JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tak hanya dengan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina.
Secara khusus, Anton meminta pemerintah mendorong terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Baca juga: Kecaman Indonesia terhadap Konflik Israel dan Palestina yang Memanas
"Pemerintah Indonesia harus mendorong diselenggarakannya KTT Luar Biasa OKI (Extra Ordinary Summit). Hal ini pernah dilakukan negara-negara Islam Anggota pada 2017 di Istanbul sebagai bentuk protes atas sikap Presiden Amerika Serikat waktu itu, Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Amerika ke Yerusalem," kata Anton dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).
Baca juga: Menlu Negara-negara Arab Kutuk Keras Tindakan Israel terhadap Warga Palestina
Menurut dia, langkah suportif Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar tentu sangat dinantikan oleh dunia muslim internasional.
Anton berpendapat, Indonesia bisa memanfaatkan posisi sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020-2022.
"Mari berikan dukungan nyata kepada rakyat Palestina. Indonesia harus bisa mengajak seluruh negara di dunia melalui Dewan HAM PBB mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Israel yang jelas-jelas melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM kepada rakyat Palestina,’’ harap dia.
Selain itu, dia meminta pemerintah melakukan lobi strategis kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan warga sipil yang menjadi korban kekerasan militer Israel.
Ia pun mengingatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OKI adalah pembebasan Palestina dari pendudukan ilegal Israel.
"Jangan pernah lelah mengupayakan bantuan terbaik untuk warga Palestina. Konsolidasikan seluruh anggota OKI untuk melakukan Extra Ordinary Summit demi menyatukan langkah konkret menghentikan kekejaman kemanusiaan oleh Israel," ucapnya.
"Mainkan peranan kunci sebagai penggerak OKI yang selama ini terpecah belah karena kepentingan nasional masing-masing anggotanya," sambung dia.
Di sisi lain, ia juga menilai tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.
Anton menyebut tindakan tersebut telah melukai kemanusiaan secara universal. Untuk itu, dirinya mengecam keras seluruh tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap Palestina.
"Ini melukai kemanusiaan kita. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu universal, bukan hanya milik umat Islam. Mereka keterlaluan, kami sangat mengecam keras," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, ketegangan di Yerusalem semakin memanas pasca-terjadinya kerusuhan pada Jumat (7/5/2021) malam di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina.
Kerusuhan bermula dari pengerahan Polisi Israel untuk membubarkan warga Palestina yang tengah melaksanakan ibadah tarawih di Masjid Al Aqsa.
Polisi yang dilengkapi dengan perlengkapan antihuru-hara itu membubarkan paksa jemaah tarawih, dan menembakkan peluru berlapis karet.
Rekaman video memperlihatkan, jemaah mencoba mempertahankan diri dengan melemparkan kursi, sepatu, dan batu ke arah Polisi Israel.
Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan atas pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.
Presiden menegaskan pengusiran dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan.
"Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Senin (10/5/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.