Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kompas.com - 12/05/2021, 18:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tak hanya dengan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina.

Secara khusus, Anton meminta pemerintah mendorong terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Baca juga: Kecaman Indonesia terhadap Konflik Israel dan Palestina yang Memanas

"Pemerintah Indonesia harus mendorong diselenggarakannya KTT Luar Biasa OKI (Extra Ordinary Summit). Hal ini pernah dilakukan negara-negara Islam Anggota pada 2017 di Istanbul sebagai bentuk protes atas sikap Presiden Amerika Serikat waktu itu, Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Amerika ke Yerusalem," kata Anton dalam keterangannya, Rabu (12/5/2021).

Baca juga: Menlu Negara-negara Arab Kutuk Keras Tindakan Israel terhadap Warga Palestina

Menurut dia, langkah suportif Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar tentu sangat dinantikan oleh dunia muslim internasional.

Anton berpendapat, Indonesia bisa memanfaatkan posisi sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020-2022.

"Mari berikan dukungan nyata kepada rakyat Palestina. Indonesia harus bisa mengajak seluruh negara di dunia melalui Dewan HAM PBB mengambil langkah tegas terhadap pemerintah Israel yang jelas-jelas melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM kepada rakyat Palestina,’’ harap dia.

Selain itu, dia meminta pemerintah melakukan lobi strategis kepada negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan warga sipil yang menjadi korban kekerasan militer Israel.

Ia pun mengingatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OKI adalah pembebasan Palestina dari pendudukan ilegal Israel.

"Jangan pernah lelah mengupayakan bantuan terbaik untuk warga Palestina. Konsolidasikan seluruh anggota OKI untuk melakukan Extra Ordinary Summit demi menyatukan langkah konkret menghentikan kekejaman kemanusiaan oleh Israel," ucapnya.

"Mainkan peranan kunci sebagai penggerak OKI yang selama ini terpecah belah karena kepentingan nasional masing-masing anggotanya," sambung dia.

Di sisi lain, ia juga menilai tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

Anton menyebut tindakan tersebut telah melukai kemanusiaan secara universal. Untuk itu, dirinya mengecam keras seluruh tindakan anarkis yang dilakukan militer Israel terhadap Palestina.

"Ini melukai kemanusiaan kita. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu universal, bukan hanya milik umat Islam. Mereka keterlaluan, kami sangat mengecam keras," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketegangan di Yerusalem semakin memanas pasca-terjadinya kerusuhan pada Jumat (7/5/2021) malam di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina.

Kerusuhan bermula dari pengerahan Polisi Israel untuk membubarkan warga Palestina yang tengah melaksanakan ibadah tarawih di Masjid Al Aqsa.

Polisi yang dilengkapi dengan perlengkapan antihuru-hara itu membubarkan paksa jemaah tarawih, dan menembakkan peluru berlapis karet.

Rekaman video memperlihatkan, jemaah mencoba mempertahankan diri dengan melemparkan kursi, sepatu, dan batu ke arah Polisi Israel.

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan atas pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Presiden menegaskan pengusiran dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan.

"Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Senin (10/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com