KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Kompas.com - 09/05/2021, 09:55 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan adanya surat keputusan yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri terkait para pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Isi surat yang beredar di sejumlah media itu berisi perintah untuk para pegawai yang tak lolos TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Plt Juru BIcara KPK Ali Fikri menyebut, saat ini KPK sedang berupaya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami menyayangkan beredarnya potongan surat tersebut, karena secara kelembagaan, saat ini KPK sedang berupaya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan cermat agar bisa tepat waktu sesuai rencana,” sebut Ali dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (9/5/2021).

Baca juga: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Selain itu, Ali mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan legalitas surat yang beredar tersebut.

Pasalnya, tidak ada keterangan tanggal dan cap kedinasan pada surat yang beredar itu.

“Kami akan melakukan pengecekan keabsahan potongan surat tanpa tanggal dan cap kedinasan yang beredar itu,” sambung Ali.

Ali juga meminta agar media dan masyarakat untuk berpedoman pada semua informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh KPK.

“Sekali lagi kami mengingatkan, agar media dan publik berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh KPK baik lewat juru bicara maupun seluruh saluran komunikasi resmi yang dimiliki KPK,” imbuh dia.

Sebagai informasi, saat ini belum ada keputusan pasti tentang status 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos dalam asesmen TWK.

Baca juga: ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiba di Lokasi KTT G-7,  Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Tiba di Lokasi KTT G-7, Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Nasional
Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Nasional
Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Nasional
Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Nasional
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Nasional
Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Nasional
Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Nasional
Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Nasional
Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Nasional
YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

Nasional
Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.