Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Kompas.com - 09/05/2021, 09:39 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi polemik akhir-akhir ini.

TWK digunakan sebagai proses yang menentukan pengalihan status alih pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, banyak pihak menduga TWK merupakan salah satu upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Pasalnya terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos dan merupakan para pegawai senior yang dinilai merupakan orang-orang terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Penjelasan BKN Terkait Pelaksanaan Asesmen TWK Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN

Hingga saat ini belum ada kesimpulan pasti, apakah para pegawai yang dinyatakan tak lolos akan tetap bekerja, atau diberhentikan.

Berikut beberapa rangkuman terkait polemik TWK yang dijalani oleh para pegawai KPK

1. Kewenangan BKN sebagai alat ukur integritas dan netralitas

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa asesmen TWK merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ali menjelaskan, KPK tidak ikut campur dalam proses pembuatan soal hingga wawancara yang dilakukan.

BKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab, papar Fikri, melaksanakan TWK dengan melibatkan sejumlah lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Ali juga menegaskan bahwa asesmen TWK dilakukan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN.

“Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali,” sebut dia.

Baca juga: Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

2. TWK pegawai KPK berbeda dengan CPNS

TWK yang dilaksanakan oleh para pegawai KPK disebut berbeda dengan yang dijalani oleh calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono yang menyebutkan bahwa level dari TWK untuk para pegawai KPK berbeda karena sudah menduduki jabatan senior.

“Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” tutur Paryono.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Nasional
Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Nasional
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Nasional
Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Nasional
Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Nasional
Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Komisi II Sebut Warga Ingin Rencana Pemekaran Wilayah Tak Usik Keberadaan Orang Asli Papua

Nasional
Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Mardani Maming Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Alasan KSAD Dudung soal Doktrin Kartika Eka Paksi Perlu Direvisi

Nasional
YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

Nasional
Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.