Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Kompas.com - 07/05/2021, 14:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dalam sebuah acara buka bersama, Kamis (6/5/2021).

Pertemuan itu disebut tak mengagendakan pembicaraan politik secara serius, melainkan sekadar silaturahmi antara partai koalisi.

Hal itu dibenarkan oleh Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor yang menyebut, pertemuan tersebut dilakukan secara santai dan tak membahas agenda politik serius.

"Iya, kita ketemu buka bersama dan bicara santai," kata Afriansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Afriansyah membeberkan tujuan pertemuan buka bersama itu dalam rangka menguatkan kekompakan para partai koalisi pemerintahan.

Ia mengatakan, pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa para sekretaris jenderal partai koalisi tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

"Pertemuan dalam rangka penguatan agar semakin kompak dan solid. Kita tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi," ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengungkapkan bahwa ada dua partai koalisi yang berhalangan hadir yaitu Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Baca juga: Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Kemudian, ia mengirimkan foto di mana para sekretaris jenderal dan mantan sekretaris jenderal salah satu partai berfoto usai pertemuan.

"Yang hadir itu Pak Salahuddin Wahid dari PKB, saya, Pak Hasto PDI-P, Pak Arwani Thomafi PPP, Pak Ahmad Rofiq Perindo, Pak Verry Surya PKPI, Pak Raja Juli Antoni mantan Sekjen PSI," tuturnya.

Senada dengan Afriansyah, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni membenarkan bahwa pertemuan itu tidak membicarakan politik serius.

Raja mengatakan, pertemuan itu memang hanya sekadar buka bersama dan berbicara santai serta mendengarkan tausiah.

"Mas Hasto (Sekjen PDI-P) benar. Tidak ada pembicaraan politik serius. Ngobrol santai saja sambil buka bersama dan mendengarkan tausiah Gus Miftah," ungkap Raja saat dikonfirmasi Kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, telah diadakan acara buka bersama para Sekjen partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di Kantor DPP PDI-P, Jakarta.

Baca juga: Menteri Baru di Hari Rabu dan Koalisi Gemuk Jokowi

Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, pertemuan itu tidak membahas politik secara serius. Melainkan sekadar acara buka bersama para sekjen pendukung pemerintah.

"Kita tak bicara politik secara serius. Kita agak jarang bertemu karena masih masa pandemi meskipun selama ini komunikasi tetap dijaga," ucap Hasto dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Sementara, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, pertemuan itu diharapkan akan semakin membuat solid dan kebersamaan sebagai partai politik pendukung pemerintah.

"Sore hari ini kita seluruh sekjen partai koalisi pendukung pemerintah melaksanakan buka bersama di kantor PDI Perjuangan. Semoga melalui buka bersama di bulan ramadhan ini kita terus bisa menyolidkan kebersamaan kita sebagai partai politik pendukung koalisi pemerintahan," ujar Arwani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com