Kompas.com - 05/05/2021, 17:25 WIB
Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin ditunjukkan saat konferensi pers usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin ditunjukkan saat konferensi pers usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari.

Oleh karena itu, ia menegaskan, semestinya wawasan kebangsaan tak berujung pada pemecatan pegawai dari KPK.

"Artinya apa, peraturan komisi ini Pak Firli (Firli Bahuri, Ketua KPK) dan kawan-kawan itu telah melampaui apa yang ditulis di dalam undang-undang dan PP," kata Asfina.

"Sebetulnya wewenangnya tidak dimiliki oleh pimpinan KPK karena menentukan asesmen kebangsaan itu sudah melampaui kewenangan dia," ucap dia.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Tegaskan Kemenpan RB dan BKN Tak Terlibat Bikin Soal TWK Pegawai KPK

KPK telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diikuti seluruh pegawainya sebagai bagian dari proses alih status menjai ASN.

Hasil itu diterima KPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April 2021.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya segera mengumumkan hasil tes tersebut kepada publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun dalam Pasal 1 Ayat (6) UU KPK disebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. 

Selain itu, Pasal 69C UU No 19 Tahun 2019 menyebut bahwa pada saat UU KPK mulai berlaku, pegawai KPK dapat diangkat menjadi ASN maksimal 2 tahun setelah UU berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.