Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Meningkat, PAN: Kerja Keras Pemerintah Tangani Pandemi

Kompas.com - 05/05/2021, 07:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berpandangan, meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terjadi karena masyarakat menilai pemerintah telah bekerja keras menangani pandemi.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (3/5/2021) menunjukkan tren kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf meningkat.

"Adanya tren kenaikan kepercayaan publik kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf menandakan bahwa pertama, publik menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam memberantas pandemi Covid-19," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Kemudian, lanjut dia, masyarakat juga menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras memberantas pandemi dengan cara membuat program kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Faktor berikutnya yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah adalah kesadaran kolektif masyarakat bahwa persoalan pandemi menjadi penyakit global yang hingga kini masih mengancam.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat, PKS: Jangan Lengah dengan Survei

"Meski di Indonesia masih berjangkit Covid-19, publik memiliki kesadaran kolektif bahwa persoalan Covid-19 adalah penyakit global yang sampai hari ini masih menjadi mesin pembunuh yang mengancam jiwa manusia," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat sudah paham bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini dikeluarkan untuk mengatasi pandemi.

Masyarakat, lanjutnya, juga sadar bahwa berbagai kebijakan yang relatif ketat dilakukan demi menegakkan protokol kesehatan.

Ia menyoroti berbagai kebijakan di masa pandemi seperti larangan mudik Lebaran 2021, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak.

Menurut Yoga, kebijakan itu justru bukan dimaknai publik sebagai sikap membelenggu kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat.

"Namun, sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jadi bukan dalam konteks memasung demokrasi, tetapi untuk tindakan preventif melalui protokol kesehatan," nilai dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada periode Agustus 2020, Januari 2021 dan April menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat stabil.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 24 Persen Pilih Jokowi, 16,4 Persen Prabowo

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, publik mengapresiasi dan optimistis dengan kinerja pemerintah, terutama di saat pandemi Covid-19.

"Ada tren kenaikan memang di Agustus 2020 itu 65,9 persen, kemudian Januari meningkat sedikit 66,3 persen. Di survei yang ketiga, pada April kemarin 69,1 persen. Kalau kita lihat, trennya memang terjaga relatif naik stabil," kata Yohan, dikutip dari tayangan Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Menurut dia, berdasarkan survei tersebut, publik menarik ekspektasi yang besar terhadap pemerintah agar tetap dapat menjalankan berbagai agenda di tengah pandemi.

"Yang kita lihat, di tengah pandemi ini, ada harapan yang besar, ada ekspektasi yang besar publik terhadap kinerja pemerintah," tutur dia.

Survei Litbang Kompas merinci tingkat kepuasan publik dalam empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Adapun survei ini dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com