Salin Artikel

Kepuasan Publik Meningkat, PAN: Kerja Keras Pemerintah Tangani Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berpandangan, meningkatnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terjadi karena masyarakat menilai pemerintah telah bekerja keras menangani pandemi.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (3/5/2021) menunjukkan tren kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf meningkat.

"Adanya tren kenaikan kepercayaan publik kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf menandakan bahwa pertama, publik menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam memberantas pandemi Covid-19," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/5/2021).

Kemudian, lanjut dia, masyarakat juga menilai bahwa pemerintah telah bekerja keras memberantas pandemi dengan cara membuat program kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Faktor berikutnya yang membuat masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah adalah kesadaran kolektif masyarakat bahwa persoalan pandemi menjadi penyakit global yang hingga kini masih mengancam.

"Meski di Indonesia masih berjangkit Covid-19, publik memiliki kesadaran kolektif bahwa persoalan Covid-19 adalah penyakit global yang sampai hari ini masih menjadi mesin pembunuh yang mengancam jiwa manusia," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat sudah paham bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini dikeluarkan untuk mengatasi pandemi.

Masyarakat, lanjutnya, juga sadar bahwa berbagai kebijakan yang relatif ketat dilakukan demi menegakkan protokol kesehatan.

Ia menyoroti berbagai kebijakan di masa pandemi seperti larangan mudik Lebaran 2021, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak.

Menurut Yoga, kebijakan itu justru bukan dimaknai publik sebagai sikap membelenggu kebebasan berpendapat dan berserikat masyarakat.

"Namun, sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Jadi bukan dalam konteks memasung demokrasi, tetapi untuk tindakan preventif melalui protokol kesehatan," nilai dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada periode Agustus 2020, Januari 2021 dan April menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat stabil.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, publik mengapresiasi dan optimistis dengan kinerja pemerintah, terutama di saat pandemi Covid-19.

"Ada tren kenaikan memang di Agustus 2020 itu 65,9 persen, kemudian Januari meningkat sedikit 66,3 persen. Di survei yang ketiga, pada April kemarin 69,1 persen. Kalau kita lihat, trennya memang terjaga relatif naik stabil," kata Yohan, dikutip dari tayangan Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Menurut dia, berdasarkan survei tersebut, publik menarik ekspektasi yang besar terhadap pemerintah agar tetap dapat menjalankan berbagai agenda di tengah pandemi.

"Yang kita lihat, di tengah pandemi ini, ada harapan yang besar, ada ekspektasi yang besar publik terhadap kinerja pemerintah," tutur dia.

Survei Litbang Kompas merinci tingkat kepuasan publik dalam empat aspek, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Adapun survei ini dilakukan pada 13-26 April 2021 dengan mengambil sampel 1.200 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/07260021/kepuasan-publik-meningkat-pan-kerja-keras-pemerintah-tangani-pandemi

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke