Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Dilarang, PKS dan Nasdem Sepakat Inisiasi Gerakan Kirim THR ke Desa

Kompas.com - 30/04/2021, 21:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan ke DPP Partai Nasdem, Jumat (30/4/2021). Pertemuan itu diklaim sebagai silaturahim kebangsaan. 

 

Pada pertemuan antarpengurus itu, kedua partai serius membahas perkembangan terbaru penanganan Pandemi Covid-19. Khususnya mengenai larangan mudik Lebaran 2021.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memahami kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat mudik tahun ini.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa kebijakan tersebut akan berdampak bagi perekonomian daerah.

Baca juga: Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

"Daya beli masyarakat akan cenderung melemah. Masyarakat kelas menengah bawah dan pelaku UMKM di daerah akan terdampak," kata Syaikhu dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Oleh karena itu, Syaikhu mengusulkan agar ada gerakan untuk membantu masyarakat kelas menengah dan bawah.

PKS mengusulkan gerakan pengiriman THR dan zakat ke kampung halaman.

"Bagi masyarakat perkotaan bisa menggencarkan Gerakan Kirim THR dan Salurkan Zakat ke Kampung Halaman," ujarnya.

"Gerakan ini akan menolong masyarakat kelas menengah bawah di desa-desa. Selain itu kita dorong pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha UMKM," sambung dia.

Partai Nasdem sepakat dengan usulan tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menilai, beban masyarakat menengah ke bawah akibat pandemi harus diringankan.

Baca juga: PKS Usul Penghapusan Pajak Sepeda Motor, Airlangga Hartarto: DPR akan Dorong ke Daerah

Dia setuju, usulan Gerakan Kirim THR dan Zakat ke kampung halaman jadi gerakan bersama.

"Tugas utama penanganan pandemi kita sepakati. Kita selamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan THR dan Zakat ke kampung halaman bisa jadi gerakan bersama," tutur Johnny.

Diketahui, sebelumnya jajaran DPP PKS juga melakukan kunjungan silaturahim kebangsaan ke beberapa partai seperti Partai Demokrat, PDI-P, dan Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com