Kompas.com - 30/04/2021, 13:02 WIB
Boyamin Saiman, saat ditemui di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016). Kristian ErdiantoBoyamin Saiman, saat ditemui di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini atas perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pendaftaran praperadilan akan dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pukul 14.00 WIB.

"(Daftarkan gugatan praperadilan) Sekitar 14.00 WIB hari ini di PN Jakarta Selatan," kata Boyamin saat dihubungi pada Jumat (30/4/2021).

Baca juga: ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Boyamin menjelaskan, gugatan akan dilakukan terhadap pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan KPK.

"MAKI akan daftarkan gugatan praperadilan tidak sahnya SP3 Sjamsul Nursalim perkara BLBI yang diterbitkan KPK," ujar dia

Adapun Sjamsul Nursalim sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sjamsul dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Baca juga: KPK SP3 Kasus Sjamsul Nursalim, Mahfud Pastikan Pemerintah Bakal Kejar Asetnya

Keduanya dinilai telah merugikan negara senilai Rp 4,58 triliun. Sjamsul dan istrinya diketahui sudah buron lebih dari satu tahun.

KPK beralasan pemberian SP3 pada keduanya telah sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang KPK.

"Penghentian penyidikan inu sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu 'Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum," tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi persnya 1 April 2021 lalu.

Baca juga: Rekam Jejak Sjamsul Nursalim yang Dapat SP3 Pertama KPK



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Malaadministrasi Proses TWK, KPK Punya Waktu 30 Hari Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Segera Beradaptasi Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Panglima TNI: Petugas Tracer Kontak Erat Jadi Garda Terdepan Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Tingkatkan Minat Konsumsi Ikan, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Kapuas Hulu

Nasional
Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Sidang Tahunan MPR Tetap Digelar 16 Agustus, Hanya 57 yang Diundang Hadir Fisik

Nasional
Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Ini Fasilitas yang Akan Didapat Anggota DPR jika Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Kemenkes: Vaksin AstraZeneca 92 Persen Efektif Cegah Risiko Dirawat di RS Akibat Varian Delta

Nasional
Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Nasional
Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Nasional
Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Cara Bedakan Pulse Oximeter yang Asli dengan Palsu

Nasional
Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Megawati Akan Bangun Monumen Kudatuli di Kantor PDI-P Jalan Diponegoro Jakarta

Nasional
Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Angka Kematian Masih Terus Meningkat meski Pemerintah Terapkan PPKM Level 1-4

Nasional
Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Satgas Klaim Kasus Aktif, Kasus Harian dan Kesembuhan Membaik Selama PPKM Level 1-4

Nasional
Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Anggota DPR Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Biaya Ditanggung Negara

Nasional
Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Anggota Dewan Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel, Setjen: Pakai Anggaran DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X