Pengumuman reshuffle kabinet hampir selalu diumumkan jokowi pada Rabu (Pon atau Pahing). Tampaknya, pengumuman yang sama di hari yang sama akan terulang lagi.
Kalaulah belum diumumkan, sepertinya karena masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang belum selesai digodok. Bukan semata soal kinerja, tapi juga soal peta politik dan kekuatan Pilpres 2024.
PAN pernah masuk dalam Kabinet Jokowi pada periode pertama lalu, meski akhirnya dicopot. Siapa pun kala itu pasti mengaitkan dengan suara sejumlah Politisi PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.
Kini PAN hampir pasti kembali masuk dalam kabinet. Koalisi gemuk pemerintahan Jokowi hanya akan menyisakan dua partai di luar pemerintahan alias oposisi: Demokrat dan PKS.
Apakah koalisi gemuk ini efektif bagi kelancaran jalannya pemerintahah? Tidak juga. Dulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai induk koalisi politik kala itu. Tapi toh tetap saja dinilai tidak efektif. Langkah pemerintah kerap dijegal di parlemen.
Namun, di era Jokowi koalisi gemuk ini nampaknya berbeda dengan era SBY. Beberapa waktu lalu dua revisi UU yang secara keras ditolak publik, yaitu UU KPK dan Cipta Kerja, disahkan mulus di parlemen.
Di luar soal koalisi gemuk, ada pertanyaan yang mengemuka, apakah anggota kabinet yang “nakal” serta merta diganti? Kalau belum lama bekerja harus diganti, kapan yang bersangkutan bisa mengenali, bekerja, dan membuat prestasi bagi lembaga kementeriannya?
Mari kita cermati bersama. Selain “keselamatan”, kesejahteraan rakyat menjadi hal yang juga utama sepanjang masa.
Saya Aiman Witjaksono...
Salam!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.