Aiman Witjaksono
Host & Produser Eksekutif Program AIMAN KompasTV

Host & Produser Eksekutif Program AIMAN | AIMAN setiap senin, Pukul 20.30 WIB di KompasTV

Menteri Baru di Hari Rabu dan Koalisi Gemuk Jokowi

Kompas.com - 28/04/2021, 07:34 WIB
Presiden Jokowi hadiri acara Hut IAP ke 50 secara virtual Presiden Jokowi Presiden Jokowi hadiri acara Hut IAP ke 50 secara virtual
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KABARNYA, Rabu pada pekan lalu akan ada pengumuman tentang perombakan kabinet Jokowi namun batal. Meski begitu, sejumlah nama terus dipanggil ke Istana. Beberapa nama bocor ke media. Beberapa lainnya tak terlihat di permukaan.

Apakah ini sekadar penggantian menteri atau ada kepentingan hiruk-pikuk politik jelang Pemilu 2024?

Setidaknya ada tiga nama yang diketahui dipanggil ke Istana Presiden di Bogor, Jawa Barat: Muhammad Rapsel Ali, Witjaksono, dan Bima Arya.

Baca juga: Reshuffle Rabu, Jokowi Dikabarkan Akan Lantik 2 Menteri dan 1 Kepala Lembaga

Ada satu nama lain yang dipanggil tapi tak tak pernah muncul ke permukaan, yaitu Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Arief Satria.

Sosok 4 nama yang dipanggil Jokowi

Muhammad Rapsel Ali adalah suami dari Siti Nur Azizah, Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rapsel adalah politisi Partai Nasdem. Ia tak menampik saat dikonfirmasi soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Witjaksono merupakan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga pengusaha di bidang perikanan dan Ketua Serikat Nelayan NU. Jumat (23/4/2020), dikutip dari NU Online, nama Witjaksono dicabut dari kepengurusan organisasi Serikat Nelayan NU.

Berikut isi surat pencabutan tersebut:
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 523/A.II.04.d/06/2020, tanggal 27 Syawal 1441 H /19 Juni 2020 M, tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul UIama, masa khidmah 2020-2020.

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Jokowi Sedang Menunggu Hari Baik untuk Reshuffle Kabinet

Diketahui SK tersebut menetapkan Witjaksono sebagai Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama.

Nama terakhir adalah Bima Arya, Wali Kota Bogor, Jawa Barat. Bima dipanggil Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Bogor.

Saya menanyakan langsung kepadanya soal pemanggilan ini. Apakah terkait dengan bursa menteri yang tengah hangat dibahas? Bima menampik.

"Enggak ada bicara soal reshuffle atau pos menteri. Yang ada bicara soal penanganan Covid di Bogor dan pembangunan trem," tutur Bima.

Saya mencoba mengejar Bima. Kok, dalam waktu dekat dua kali bertemu Jokowi.

"Kan baru ketemu dua pekan sebelumnya (19 Maret 2021), tiba - tiba ketemu lagi. Rasanya ada hal khusus bertemu dalam waktu dekat?"

Bima Arya tertawa dan kembali mengatakan tidak membicarakan soal pos menteri.

Baca juga: Bima Arya: Menjadi Menteri Tidak Boleh Jadi Cita-cita

Ada nama - nama lain juga yang sempat ramai dibicarakan, di antaranya adalah Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bahlil Lahadalia kepala Badan Koordinasi & Penanaman Modal (BKPM), Asman Abnur, dan Eddy Soeparno, keduanya adalah Politisi PAN.

Kabinet gemuk

Pengumuman reshuffle kabinet hampir selalu diumumkan jokowi pada Rabu (Pon atau Pahing). Tampaknya, pengumuman yang sama di hari yang sama akan terulang lagi.

Kalaulah belum diumumkan, sepertinya karena masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang belum selesai digodok. Bukan semata soal kinerja, tapi juga soal peta politik dan kekuatan Pilpres 2024.

PAN pernah masuk dalam Kabinet Jokowi pada periode pertama lalu, meski akhirnya dicopot. Siapa pun kala itu pasti mengaitkan dengan suara sejumlah Politisi PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Kini PAN hampir pasti kembali masuk dalam kabinet. Koalisi gemuk pemerintahan Jokowi hanya akan menyisakan dua partai di luar pemerintahan alias oposisi: Demokrat dan PKS.

Apakah koalisi gemuk ini efektif bagi kelancaran jalannya pemerintahah? Tidak juga. Dulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai induk koalisi politik kala itu. Tapi toh tetap saja dinilai tidak efektif. Langkah pemerintah kerap dijegal di parlemen.

Namun, di era Jokowi koalisi gemuk ini nampaknya berbeda dengan era SBY. Beberapa waktu lalu dua revisi UU yang secara keras ditolak publik, yaitu UU KPK dan Cipta Kerja, disahkan mulus di parlemen.

Di luar soal koalisi gemuk, ada pertanyaan yang mengemuka, apakah anggota kabinet yang “nakal” serta merta diganti? Kalau belum lama bekerja harus diganti, kapan yang bersangkutan bisa mengenali, bekerja, dan membuat prestasi bagi lembaga kementeriannya?

Mari kita cermati bersama. Selain “keselamatan”, kesejahteraan rakyat menjadi hal yang juga utama sepanjang masa.

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Nasional
Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Nasional
Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.