Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Silaturahmi ke PDI-P, PKS: Serasa Rumah Sendiri

Kompas.com - 27/04/2021, 12:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pusat DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2021) pagi.

Saat kunjungannya diterima DPP PDI-P, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Alhabsyi mengaku pihaknya sangat berbahagia bisa hadir ke kantor partai berlogo kepala banteng moncong putih itu.

"Kita datang ke sini seperti sedang berasa di rumah sendiri. Terasa penuh dengan berkah," kata Habib Aboe dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.

Habib Aboe mengungkapkan, pihaknya datang berkunjung ke PDI-P untuk belajar bagaimana mengurus negara.

Baca juga: PKS Silaturahmi dengan PDI-P Bahas Penanganan Covid-19 hingga Peningkatan Kualitas Pemilu

Dia pun tak segan meminta langsung kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, agar dapat membagikan ilmu mengurus negara kepada partainya.

"Bagi-bagi ilmunya lah," pinta Habib Aboe.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa kedatangan jajaran DPP PKS juga dengan semangat sebagai pengurus baru partai hasil Musyawarah Nasional.

Habib menambahkan, pertemuan antara PKS dan PDI-P juga tetap dengan suasana protokol kesehatan Covid-19.

Ia mengaku, pihaknya telah melakukan tes Covid-19 melalui Genose sebelum datang ke kantor PDI-P.

"Suasana Covid-19 akan jadi perhatian kita semua. Makanya kami di Genose dulu. Jadi kami datang dengan kondisi sehat," ucapnya.

Baca juga: PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

Ia menjelaskan pembicaraan apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan PKS dan PDI-P. Menurutnya, pertemuan silaturahmi ini akan membahas masalah kebangsaan.

Pertemuan tersebut, kata dia, juga dapat mengartikan bahwa antara kedua partai tidak selalu berlawanan.

"Jangan kesannya seakan PDI Perjuangan dan PKS selalu berlawanan. Kita bersama saja. Kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Maksud saya, bernegara harus kita bikin suasana happy," nilai Habib Aboe.

Lebih lanjut, Habib Aboe menilai bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Namun, posisi PKS di luar pemerintah adalah sebagai penyeimbang dan itu merupakan hak demokrasi.

"Kalau ada berbeda sedikit, ya silakan. Kalau di luar pemerintahan, itu balancing dan hak demokrasi," tegas Habib Aboe.

Baca juga: Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Di sisi lain, Habib juga mengungkapkan bahwa Presiden PKS Ahmad Syaikhu berhalangan hadir dalam pertemuan tersebut.

Sejatinya, Ahmad Syaikhu dijadwalkan hadir memimpin rombongan PKS berkunjung ke kantor PDI-P.

Namun, kata dia, Syaikhu berhalangan hadir karena ada kabar berita duka cita meninggalnya Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com