Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/04/2021, 12:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pusat DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2021) pagi.

Saat kunjungannya diterima DPP PDI-P, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Alhabsyi mengaku pihaknya sangat berbahagia bisa hadir ke kantor partai berlogo kepala banteng moncong putih itu.

"Kita datang ke sini seperti sedang berasa di rumah sendiri. Terasa penuh dengan berkah," kata Habib Aboe dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.

Habib Aboe mengungkapkan, pihaknya datang berkunjung ke PDI-P untuk belajar bagaimana mengurus negara.

Baca juga: PKS Silaturahmi dengan PDI-P Bahas Penanganan Covid-19 hingga Peningkatan Kualitas Pemilu

Dia pun tak segan meminta langsung kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, agar dapat membagikan ilmu mengurus negara kepada partainya.

"Bagi-bagi ilmunya lah," pinta Habib Aboe.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa kedatangan jajaran DPP PKS juga dengan semangat sebagai pengurus baru partai hasil Musyawarah Nasional.

Habib menambahkan, pertemuan antara PKS dan PDI-P juga tetap dengan suasana protokol kesehatan Covid-19.

Ia mengaku, pihaknya telah melakukan tes Covid-19 melalui Genose sebelum datang ke kantor PDI-P.

"Suasana Covid-19 akan jadi perhatian kita semua. Makanya kami di Genose dulu. Jadi kami datang dengan kondisi sehat," ucapnya.

Baca juga: PKS Sebut Pertemuan dengan Partai Demokrat Tak Bahas Koalisi Partai Islam

Ia menjelaskan pembicaraan apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan PKS dan PDI-P. Menurutnya, pertemuan silaturahmi ini akan membahas masalah kebangsaan.

Pertemuan tersebut, kata dia, juga dapat mengartikan bahwa antara kedua partai tidak selalu berlawanan.

"Jangan kesannya seakan PDI Perjuangan dan PKS selalu berlawanan. Kita bersama saja. Kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Maksud saya, bernegara harus kita bikin suasana happy," nilai Habib Aboe.

Lebih lanjut, Habib Aboe menilai bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Namun, posisi PKS di luar pemerintah adalah sebagai penyeimbang dan itu merupakan hak demokrasi.

"Kalau ada berbeda sedikit, ya silakan. Kalau di luar pemerintahan, itu balancing dan hak demokrasi," tegas Habib Aboe.

Baca juga: Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Di sisi lain, Habib juga mengungkapkan bahwa Presiden PKS Ahmad Syaikhu berhalangan hadir dalam pertemuan tersebut.

Sejatinya, Ahmad Syaikhu dijadwalkan hadir memimpin rombongan PKS berkunjung ke kantor PDI-P.

Namun, kata dia, Syaikhu berhalangan hadir karena ada kabar berita duka cita meninggalnya Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com