Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kewenangan Daerah Pegang Kunci Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan

Kompas.com - 26/04/2021, 15:47 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kewenangan daerah memegang kunci dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (26/4/2021).

Ma'ruf mengatakan, kinerja pemerintah yang konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah) khususnya pada sektor ekonomi, akan berkontribusi terhadap pencapaian indeks-indeks dalam menjalankan otonomi daerah (otda).

"Penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah memegang kunci penting sebagai upaya mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas layanan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Pakar Otonomi Daerah: Semestinya Tidak Ada Pilkada jika Ada Bencana

Ia mengatakan, semakin tinggi kinerja urusan pemerintahan konkuren, maka akan membuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin baik.

Hal itulah yang akan berkontribusi terhadap tingginya capaian indeks-indeks tersebut.

Sebab, kata dia, dari beberapa laporan indeks otonomi daerah selama 25 tahun ini, Indonesia masih ada di peringkat yang belum tinggi.

Laporan Indeks Demokrasi Dunia yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa pada 2019 dan 2020, Indonesia menduduki peringkat 64 dunia dengan skor 6,3.

Baca juga: Omnibus Law yang Berpotensi Merusak Mahkota Otonomi Daerah...

Dalam laporan tersebut, terdapat lima indikator yang dinilai, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Sementara di lingkungan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Begitu pun dengan laporan Human Development Index (HDI) yang dirilis UNDP dengan tiga indikator penilaian yaitu harapan hidup, pendidikan, dan perekonomian.

Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 107 dengan skor 71,8 atau tumbuh sekitar 0,03 persen meningkat dibandingkan capaian tahun 2019.

"Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand," kata dia.

Baca juga: Wapres: Mari Berdoa untuk Keselamatan Seluruh Awak KRI Nanggala-402

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com