Kemenhub: Tidak Ada Toleransi bagi Travel Gelap Saat Larangan Mudik Lebaran

Kompas.com - 26/04/2021, 14:11 WIB
Sejumlah pemudik dari Kepulauan Riau berjalan menuju terminal ketibaan di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai, Riau, Minggu (25/4/2021). Dua pelabuhan di Dumai, Pelabuhan Roro Purnama dan Bandar Sri Junjungan mulai ramai disinggahi pemudik Hari Raya Idul Fitri 2021 dan kedua pelabuhan tersebut digunakan sebagai tempat transit pemudik menuju kampung halamannya seperti ke Pulau Rupat, Sumbar, Jambi dan Sumut. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww. ANTARA FOTO/Aswaddy HamidSejumlah pemudik dari Kepulauan Riau berjalan menuju terminal ketibaan di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai, Riau, Minggu (25/4/2021). Dua pelabuhan di Dumai, Pelabuhan Roro Purnama dan Bandar Sri Junjungan mulai ramai disinggahi pemudik Hari Raya Idul Fitri 2021 dan kedua pelabuhan tersebut digunakan sebagai tempat transit pemudik menuju kampung halamannya seperti ke Pulau Rupat, Sumbar, Jambi dan Sumut. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelaku travel gelap yang nekat beroperasi di masa pelarangan mudik Lebaran.

Adita menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polri untuk menindak tegas setiap oknum travel gelap.

“Tidak ada toleransi untuk travel gelap ini,” kata Adita kepada Kompas.com, Senin (26/4/2021).

Menurut dia, jika ditemukan oknum travel gelap selama pelarangan mudik Lebaran, akan diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Survei Kemenhub, 7 Juta Orang Tetap Ingin Mudik meski Dilarang

Adita menegaskan, mudik sangat berpotensi menularkan virus Covid-19 dan membahayakan sanak keluarga di kampung halaman.

Ia berharap masayarakat tidak nekat untuk mudik di masa pandemi Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jika nanti tetap beroperasi dan ditemukan pelanggaran ini, maka akan tegas dilakukan pengandangan dan tindakan-tindakan lain yang ada dalam wewenang kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 kepada seluruh masyarakat untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Larangan itu diterapkan pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Baca juga: Apakah Ada Sanksi bila Mudik di Luar Tanggal 6-17 Mei? Ini Kata Kemenhub

Namun, setelah itu pemerintah menerbitkan aturan tambahan atau adendum yang memperketat perjalanan pada pra dan pasca-larangan mudik, sehingga larangan mudik berlaku sejak 22 April hingga 17 Mei 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Nasional
Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X