Wapres: Kewenangan Daerah Pegang Kunci Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kewenangan daerah memegang kunci dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (26/4/2021).

Ma'ruf mengatakan, kinerja pemerintah yang konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah) khususnya pada sektor ekonomi, akan berkontribusi terhadap pencapaian indeks-indeks dalam menjalankan otonomi daerah (otda).

"Penyelenggaran urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah memegang kunci penting sebagai upaya mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas layanan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Pakar Otonomi Daerah: Semestinya Tidak Ada Pilkada jika Ada Bencana

Ia mengatakan, semakin tinggi kinerja urusan pemerintahan konkuren, maka akan membuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin baik.

Hal itulah yang akan berkontribusi terhadap tingginya capaian indeks-indeks tersebut.

Sebab, kata dia, dari beberapa laporan indeks otonomi daerah selama 25 tahun ini, Indonesia masih ada di peringkat yang belum tinggi.

Laporan Indeks Demokrasi Dunia yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa pada 2019 dan 2020, Indonesia menduduki peringkat 64 dunia dengan skor 6,3.

Baca juga: Omnibus Law yang Berpotensi Merusak Mahkota Otonomi Daerah...

Dalam laporan tersebut, terdapat lima indikator yang dinilai, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Sementara di lingkungan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.

Begitu pun dengan laporan Human Development Index (HDI) yang dirilis UNDP dengan tiga indikator penilaian yaitu harapan hidup, pendidikan, dan perekonomian.

Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 107 dengan skor 71,8 atau tumbuh sekitar 0,03 persen meningkat dibandingkan capaian tahun 2019.

"Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand," kata dia.

Baca juga: Wapres: Mari Berdoa untuk Keselamatan Seluruh Awak KRI Nanggala-402

Sementara itu laporan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International menunjukkan, tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 102 dengan skor 37, sedangkan tahun 2019 peringkat 85 dengan skor 40.

Posisi Indonesia tersebut masih jauh di bawah Singapura yang menempati peringkat 3 dengan skor 85, Brunei peringkat 35 dengan skor 60, dan Malaysia peringkat 57 dengan skor 51.

Adapun laporan ease of doing business yang dirilis World Bank tahun 2020, dengan 14 indikator menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam klasifikasi Easy (mudah berusaha).

"Namun itu juga masih di bawah Malaysia, Singapura dan Thailand dengan klasifikasi very easy," kata dia.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun berharap agar peranan setiap daerah lebih maksimal lagi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Terlebih, pada masa otonomi daerah yang saat ini sudah mencapai 25 tahun lamanya.