Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Kompas.com - 21/04/2021, 11:50 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Yudisial (KY) melakukan audiensi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Selasa (20/4/2021).

Dalam audiensi yang dilakukan di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta itu KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melanjutkan kerja sama berprinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerap menemui beberapa tantangan.

Baca juga: PPATK dan KY Perkuat Kerja Sama Dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Salah satunya, tantangan karena jumlah hakim yang diawasi tidak sebanding dengan sumber daya manusia di KY.

"Partisipasi masyarakat sangat penting. Untuk itu, KY mengajak Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk turut serta dalam pelaksanaan wewenang KY," kata Mukti dilansir dari laman resmi KY, Rabu (21/4/2021).

"Baik dalam rekrutmen calon hakim agung yang sedang berlangsung saat ini maupun dalam pengawasan dan advokasi hakim," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KY Amzulian Rifai mengatakan, sumber daya Muhammadiyah di bidang pendidikan adalah yang terbesar di Indonesia.

Baca juga: Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Oleh karena itu, ia mengajak Muhammadiyah melalui fakultas hukumnya untuk melakukan kerja sama di bidang riset serta pelibatan dalam seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim.

"Jika Muhammadiyah dapat ikut serta bersinergitas dalam ketiga aspek tersebut, maka hal itu akan sangat menjadi keistimewaan bagi pelaksanaan tugas KY," kata Amzulian.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan bahwa PP Muhammadiyah akan mendukung semua hal yang sifatnya menjaga kebaikan.

Menurut dia, KY perlu punya instrumen terkait penelusuran rekam jejak hakim sehingga sudah sepatutnya KY jaringan yang banyak.

"Keberadaan KY adalah penting untuk ikut serta memberantas mafia peradilan," ucap Haedar Nashir.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Adapun audiensi tersebut dihadiri Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Amzulian Rifai dan Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar.

Sedangkan dari PP Muhammadiyah ada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang didampingi oleh Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto.

Setelah pertemuan tersebut, KY dan PP Muhammadiyah sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas berbagai peluang kerja sama. Termasuk di antaranya akan dituangkan dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com