Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kompas.com - 20/04/2021, 11:47 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemkab. Bandung Barat, Dian Soehartini pada Selasa (20/4/2021).

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19.

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Selasa.

Baca juga: KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Selain itu, KPK juga akan memeriksa lima PNS lain yakni Anni Roslianti, Siti Nurhayati, Kresna Achmad Fathurrokhim, Asep Ilyas dan Tian Firmasyah serta Direktur CV Sentral Sayuran Garden City.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Cimahi, Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat," ucap Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Bupati Bandung Barat Aa Umbara, pihak swasta yang juga anak Aa Umbara bernama Andri Wibawa dan an pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang) M Totoh Gunawan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya Ditahan KPK

Atas perbuatan tersebut, Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sementara itu, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

Nasional
Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Nasional
Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara 'Live' dan Sidang Terbuka untuk Umum

Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara "Live" dan Sidang Terbuka untuk Umum

Nasional
Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Nasional
Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Nasional
Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.