Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Kompas.com - 18/04/2021, 16:02 WIB
Ilustrasi korupsi SHUTTERSTOCK/ATSTOCK PRODUCTIONSIlustrasi korupsi
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, sebanyak 26.2 persen responden menyebut bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/4/2021).

LSI melakukan survei dengan populasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga, di pusat maupun daerah.

Sebanyak 1,201 PNS menjadi responden survei yang diwawancarai pada 3 Januari hingga 31 Maret 2021.

Baca juga: Anak Buah Ungkap Dugaan Korupsi, Kadis Damkar Depok Tegaskan Tak Ada Pemecatan

"Ini Istilah-istilah korupsi yang ada di Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan yang paling banyak adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi," kata Djayadi.

Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi selanjutnya, kata Djayadi, yakni kerugian keuangan negara 22.8 persen, gratifikasi 19.8 persen dan menerima pemberian tidak resmi/suap 14.9 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ada juga penggelapan dalam jabatan 4.9 persen, perbuatan curang 1.7 persen, pemerasan 0.2 persen, lainnya 2.3 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 7.3 persen.

Baca juga: Kepala Damkar Depok Janji Kooperatif Hadapi Kasus Dugaan Korupsi di Instansinya

"Itu yang paling besar penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kerugian keuangan negara, gratifikasi dan suap menurut persepsi para PNS," ucap Djayadi.

Dalam survei ini, para PNS yang menjadi responden ditanyakan tentang persepsi dan penilaian mereka terhadap korupsi dan potensi korupsi, suap/gratifikasi, upaya pengawasan internal, dan pengaduan.

Populasi survei adalah seluruh PNS di lembaga-lembaga negara dengan jumlah PNS yang besar serta beberapa lembaga negara lainnya sesuai pertimbangan studi di tingkat pusat dan tingkat provinsi yang tersebar di 14 provinsi.

Baca juga: Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi tersebut, dilakukan oversample sebanyak 200 responden yang tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga, sehingga total sample yang direncanakan sebanyak 1.200 responden.

Karena kendala teknis sulitnya mengakses responden di beberapa Kementerian/Lembaga, maka dilakukan penambahan atau perubahan Kementerian/Lembaga. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.

Jumlah populasi PNS pada Kementerian/Lembaga negara di tingkat pusat dan daerah yang terpilih dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22 persen dari total jumlah PNS di Indonesia.

Responden diwawancarai secara tatap muka, baik daring maupun luring oleh pewawancara yang dilatih.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

Nasional
FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Nasional
Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Nasional
3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

Nasional
Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Nasional
Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Nasional
KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Nasional
Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

Nasional
Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Nasional
UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X