Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan vaksin Nusantara. Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Hal ini menjadi kontroversi lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengatakan, penelitian vaksin Nusantara memang sempat terhenti karena belum mendapatkan izin uji klinik dari BPOM.

Baca juga: Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Namun, kata dia, tim peneliti sudah menyesuaikan pengembangan vaksin dengan rekomendasi dari BPOM.

"Dan sudah peneliti lakukan penyesuaian, sudah pernah diterapkan perbaikan seperti yang dicatatkan BPOM dan karena BPOM hanya memberikan semacam catatan rekomendasi, dan penelitiannya tetap berjalan," kata Melki saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Tim peneliti vaksin Nusantara terdiri dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan; RSUP Dr Kariadi, Semarang; Universitas Diponegoro, Semarang; dan Aivita Biomedical dari Amerika Serikat.

Pendanaan penelitian vaksin berbasis sel dendritik ini didukung oleh Balitbangkes dan Aivita.

Alasan bantu program vaksinasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan alasan dirinya bersedia menjadi relawan uji klinik Vaksin Nusantara dengan cara diambil sampel darahnya.

Ia mengatakan, BPOM telah mempersilakan uji klinis fase II vaksin Nusantara dilanjutkan dengan metode yang perlu diperbaiki.

"Yang kedua, proses penelitian, proses yang ada di rumah sakit itu kemudian sudah dipersilakan juga oleh BPOM," kata Dasco, dalam video saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Desakan DPR agar Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Menurut Dasco, sebagian anggota Komisi IX dan beberapa komisi lain turut menjadi relawan pengembangan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

Dasco meyakini vaksin Nusantara dapat dapat membantu program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah.

Ia juga menilai, vaksin Nusantara dapat mengantisipasi kebijakan embargo di sejumlah negara penghasil vaksin.

"Ini juga bisa sedikit banyak membantu program-program vaksinasi pemerintah. Sehingga dengan adanya vaksin nusantara ini perlu dibantu pemerintah untuk mengurangi kelangkaan vaksin karena embargo," kata Dasco.