Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Kompas.com - 15/04/2021, 09:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay  menyampaikan pendapatnya seusai pengambilan sampel darah.

Saleh mengaku sudah berkonsultasi dengan peneliti asal Indonesia maupun Amerika Serikat terkait vaksin Nusantara.

"Saya sudah berdiskusi dengan para penelitinya. Baik peneliti asal Indonesia, maupun peneliti asal Amerika Serikat. Saya mendapatkan penjelasan utuh terkait Vaksin Nusantara," ujarnya.

Baca juga: Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Dari hasil diskusi itu, Saleh meyakini vaksin Nusantara baik dan efektif sebagai salah satu upaya meningkatkan imunitas.

Menurut Saleh, vaksin Nusantara sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia.

Ia pun berharap, vaksin Nusantara menjadi salah satu contoh produk dalam negeri yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah.

"Saya melihat bahwa vaksin Nusantara ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri," ujarnya.

Tak ada kesepakatan kolektif

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menegaskan, komisinya tidak pernah menetapkan kesepakatan secara kolektif untuk mengikuti uji klinik vaksin Nusantara.

Ia pun menegaskan, anggota Komisi IX yang mengikuti kegiatan itu tidak mewakili komisi.

"Bahwa adanya pimpinan/anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR RI," kata Charles dalam siaran pers, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Charles menegaskan, uji klinik vaksin harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik.

Sebelumnya, BPOM memaparkan alasan pengembangan vaksin Nusantara belum layak untuk dilanjutkan.

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, sejumlah syarat belum dipenuhi dalam proses pengembangan vaksin.

Adapun syarat yang belum terpenuhi itu di antaranya, cara uji klinik yang baik (good clinical practical), proof of concept, good laboratory practice, dan cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practice).

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com