Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2021, 16:40 WIB

PENAJAM, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru tidak akan mengganggu lingkungan dan masyarakat.

Ia juga memastikan, pembangunan itu tidak akan mengganggu populasi hewan endemik Kalimantan seperti Bekantan.

"Bekantan tidak akan diganggu. Masyarakat di sana yang menjadi enklave, saya kira mereka juga harus terangkat kesejahteraannya. Jangan sampai mereka menjadi enklave, merasa terasingkan dari IKN-nya," kata Suharso saat meninjau titik lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

Suharso mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memastikan agar pembangunan IKN tidak mengganggu habitat Bekantan. Salah satunya yakni dengan menghadirkan para ahli.

Kendati demikian, ia tak menjabarkan secara detail terkait menjaga hutan habitat Bekantan seiring berjalannya pembangunan IKN.

Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Titik Nol Istana Negara di Ibu Kota Baru

"Kita tetap tidak akan pernah ganggu. Itu tidak terganggu. Kita sudah kumpulkan para ahli. Kemudian bagaimana kita mengenklave itu supaya tidak terganggu," ucapnya.

Suharso mengklaim, antusiasme masyarakat Kalimantan Timur terhadap rencana pembangunan IKN baru tinggi.

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Timur justru bergembira melihat daerahnya akan menjadi ibu kota negara.

"Orang daerah jauh lebih gembira dibandingkan orang di pusat. Termasuk sahabat pers di daerah, lebih gembira saya lihat ketika ada pembangunan ibu kota baru," kata dia.

"Kan mereka keingintahuannya tinggi ya. Kan mereka akan jadi orang ibu kota," sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memastikan bahwa pihaknya merencanakan pembangunan infrastruktur di IKN.

Kendati demikian, ia mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan layaknya adegan sulap.

"Infrastruktur kita bangun. Kan kita tidak bisa menyulap. Tentu ada prosesnya itu. Tapi yang penting kita sudah mulai, dan dia akan tumbuh sebagaimana sebuah ibu kota yang tumbuh dengan baik," harap Suharso.

Senada dengan Suharso, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) memastikan tidak akan ada masalah tumpang tindih terkait persoalan kawasan hutan di Kaltim.

Ia memastikan, tidak ada satu daerah pun untuk calon IKN yang akan terjadi tumpang tindih.

Baca juga: Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

"Setahu saya, tidak akan ada tumpang tindih di kawasan di rencana ibu kota. Karena ini adalah hutan milik negara yang diberikan kewenangan pengelolaannya kepada swasta," tutur Isran dalam kesempatan yang sama.

Dia melanjutkan, pihak swasta dalam hal ini PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) yang kawasan hutannya akan dijadikan IKN juga tidak memiliki masalah.

Sebab, ia pun menegaskan kembali bahwa hutan di kawasan IKN ini merupakan milik negara.

Artinya, kata dia, ketika negara membutuhkan kawasan ini, maka pihak perusahaan swasta yang mengelola pasti menyetujuinya.

"Dan ini swasta yang bersangkutan, tidak bermasalah. Memang ada ketentuan, ketika negara memerlukan kawasan itu ya harus menyetujuinya," ucap Isran.

Pantauan Kompas.com, lokasi IKN saat ini masih dipenuhi hutan tanaman industri yang meliputi pohon seperti Acacia mangium dan Eucaalyptus sp.

Diketahui, tanaman itu digunakan sebagai bahan baku pembuat kertas.

Lokasi IKN berjarak sekitar 90 kilometer dari pusat kota Balikpapan, Kaltim yang dapat ditempuh perjalanan darat lebih kurang dua hingga tiga jam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.