Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso: Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Ganggu Populasi Bekantan dan Masyarakat

Kompas.com - 12/04/2021, 16:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PENAJAM, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru tidak akan mengganggu lingkungan dan masyarakat.

Ia juga memastikan, pembangunan itu tidak akan mengganggu populasi hewan endemik Kalimantan seperti Bekantan.

"Bekantan tidak akan diganggu. Masyarakat di sana yang menjadi enklave, saya kira mereka juga harus terangkat kesejahteraannya. Jangan sampai mereka menjadi enklave, merasa terasingkan dari IKN-nya," kata Suharso saat meninjau titik lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

Suharso mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memastikan agar pembangunan IKN tidak mengganggu habitat Bekantan. Salah satunya yakni dengan menghadirkan para ahli.

Kendati demikian, ia tak menjabarkan secara detail terkait menjaga hutan habitat Bekantan seiring berjalannya pembangunan IKN.

Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Titik Nol Istana Negara di Ibu Kota Baru

"Kita tetap tidak akan pernah ganggu. Itu tidak terganggu. Kita sudah kumpulkan para ahli. Kemudian bagaimana kita mengenklave itu supaya tidak terganggu," ucapnya.

Suharso mengklaim, antusiasme masyarakat Kalimantan Timur terhadap rencana pembangunan IKN baru tinggi.

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Timur justru bergembira melihat daerahnya akan menjadi ibu kota negara.

"Orang daerah jauh lebih gembira dibandingkan orang di pusat. Termasuk sahabat pers di daerah, lebih gembira saya lihat ketika ada pembangunan ibu kota baru," kata dia.

"Kan mereka keingintahuannya tinggi ya. Kan mereka akan jadi orang ibu kota," sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memastikan bahwa pihaknya merencanakan pembangunan infrastruktur di IKN.

Kendati demikian, ia mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan layaknya adegan sulap.

"Infrastruktur kita bangun. Kan kita tidak bisa menyulap. Tentu ada prosesnya itu. Tapi yang penting kita sudah mulai, dan dia akan tumbuh sebagaimana sebuah ibu kota yang tumbuh dengan baik," harap Suharso.

Senada dengan Suharso, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) memastikan tidak akan ada masalah tumpang tindih terkait persoalan kawasan hutan di Kaltim.

Ia memastikan, tidak ada satu daerah pun untuk calon IKN yang akan terjadi tumpang tindih.

Baca juga: Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com