Suharso: Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Ganggu Populasi Bekantan dan Masyarakat

PENAJAM, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru tidak akan mengganggu lingkungan dan masyarakat.

Ia juga memastikan, pembangunan itu tidak akan mengganggu populasi hewan endemik Kalimantan seperti Bekantan.

"Bekantan tidak akan diganggu. Masyarakat di sana yang menjadi enklave, saya kira mereka juga harus terangkat kesejahteraannya. Jangan sampai mereka menjadi enklave, merasa terasingkan dari IKN-nya," kata Suharso saat meninjau titik lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

Suharso mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk memastikan agar pembangunan IKN tidak mengganggu habitat Bekantan. Salah satunya yakni dengan menghadirkan para ahli.

Kendati demikian, ia tak menjabarkan secara detail terkait menjaga hutan habitat Bekantan seiring berjalannya pembangunan IKN.

Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Titik Nol Istana Negara di Ibu Kota Baru

"Kita tetap tidak akan pernah ganggu. Itu tidak terganggu. Kita sudah kumpulkan para ahli. Kemudian bagaimana kita mengenklave itu supaya tidak terganggu," ucapnya.

Suharso mengklaim, antusiasme masyarakat Kalimantan Timur terhadap rencana pembangunan IKN baru tinggi.

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Timur justru bergembira melihat daerahnya akan menjadi ibu kota negara.

"Orang daerah jauh lebih gembira dibandingkan orang di pusat. Termasuk sahabat pers di daerah, lebih gembira saya lihat ketika ada pembangunan ibu kota baru," kata dia.

"Kan mereka keingintahuannya tinggi ya. Kan mereka akan jadi orang ibu kota," sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memastikan bahwa pihaknya merencanakan pembangunan infrastruktur di IKN.

Kendati demikian, ia mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan layaknya adegan sulap.

"Infrastruktur kita bangun. Kan kita tidak bisa menyulap. Tentu ada prosesnya itu. Tapi yang penting kita sudah mulai, dan dia akan tumbuh sebagaimana sebuah ibu kota yang tumbuh dengan baik," harap Suharso.

Senada dengan Suharso, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) memastikan tidak akan ada masalah tumpang tindih terkait persoalan kawasan hutan di Kaltim.

Ia memastikan, tidak ada satu daerah pun untuk calon IKN yang akan terjadi tumpang tindih.

Baca juga: Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

"Setahu saya, tidak akan ada tumpang tindih di kawasan di rencana ibu kota. Karena ini adalah hutan milik negara yang diberikan kewenangan pengelolaannya kepada swasta," tutur Isran dalam kesempatan yang sama.

Dia melanjutkan, pihak swasta dalam hal ini PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) yang kawasan hutannya akan dijadikan IKN juga tidak memiliki masalah.

Sebab, ia pun menegaskan kembali bahwa hutan di kawasan IKN ini merupakan milik negara.

Artinya, kata dia, ketika negara membutuhkan kawasan ini, maka pihak perusahaan swasta yang mengelola pasti menyetujuinya.

"Dan ini swasta yang bersangkutan, tidak bermasalah. Memang ada ketentuan, ketika negara memerlukan kawasan itu ya harus menyetujuinya," ucap Isran.

Pantauan Kompas.com, lokasi IKN saat ini masih dipenuhi hutan tanaman industri yang meliputi pohon seperti Acacia mangium dan Eucaalyptus sp.

Diketahui, tanaman itu digunakan sebagai bahan baku pembuat kertas.

Lokasi IKN berjarak sekitar 90 kilometer dari pusat kota Balikpapan, Kaltim yang dapat ditempuh perjalanan darat lebih kurang dua hingga tiga jam.