Kompas.com - 12/04/2021, 12:49 WIB
Ilustrasi vaksin Pfizer-BioNTech dan vaksin Moderna yang berbasis messenger RNA (mRNA), berhasil memberikan perlindungan pada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi baru lahir. Studi pada dosis vaksin Covid-19 mRNA ini memberi harapan untuk melindungi populasi ini dari infeksi virus corona. SHUTTERSTOCK/Nixx PhotographyIlustrasi vaksin Pfizer-BioNTech dan vaksin Moderna yang berbasis messenger RNA (mRNA), berhasil memberikan perlindungan pada ibu hamil, ibu menyusui dan bayi baru lahir. Studi pada dosis vaksin Covid-19 mRNA ini memberi harapan untuk melindungi populasi ini dari infeksi virus corona.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita mengatakan, DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk dapat memperoleh vaksin Covid-19 guna menekan kasus positif Covid-19 di Indonesia.

"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Felly, Senin (12/4/2021), dikutip dari Antara.

Felly menuturkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi ekspor vaksin.

Baca juga: Vaksin Sinovac Belum Ada EUL dari WHO, Kemenkes Sebut Sudah Penuhi Kriteria

Ia pun mendukung seruan Presiden Joko Widodo yang menolak nasionalisme vaksin karena vaksin merupakan barang publik yang produksi dan distribusinya tidak boleh dibatasi.

Kendati demikian, ia menilai ada sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin imbas embargo tersebut.

Pertama, pemerintah tetap mengedepankan penerapan protokol keseahatan secara ketat.

Kedua, pemerintah membuat penyesuaian agar penerima vaksin harus tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, misalnya masyarakat lanjut usia dan tenaga pendidik.

Baca juga: Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

"Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri," kata dia.

Politikus Partai Nasdem itu pun menilai pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin dengan diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.

"Dalam pemenuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Nasional
Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Nasional
Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Nasional
Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Nasional
Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Nasional
Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Nasional
Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X