Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

EMBARGO 10 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dilakukan India terhadap Indonesia baru-baru ini tidaklah mengejutkan. Sebelum itu, embargo vaksin juga telah dilakukan Uni Eropa (UE) terhadap Australia dengan alasan yang sama: untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Padahal, pengadaan 10 juta dosis vaksin tersebut merupakan bagian dari komitmen pengiriman 11,7 juta dosis vaksin Covid-19 untuk Indonesia dalam kerangka kerja sama multilateral di bawah naungan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), lembaga internasional yang mengupayakan peningkatan vaksinasi dan imunisasi di sejumlah negara.

Baca juga: India Tahan Semua Ekspor Utama Vaksin Covid-19 AstraZeneca, Distribusi Covax Terancam

Sikap politik negara yang mengamankan stok vaksin untuk dirinya sendiri dan kemudian tidak membagikan sebagian vaksinnya ke negara lain yang juga membutuhkan merupakan bentuk nasionalisme vaksin.

Baca juga: Jokowi Serukan Penolakan terhadap Nasionalisme Vaksin

Tidak salah memprioritaskan suplai vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi sikap ini tidak bijak ketika jumlah vaksin yang disimpan melebihi batas sehingga negara lain. Terutama negara miskin dan negara berkembang, tidak mendapatkan bagian.

Larangan ekspor vaksin yang dilakukan India terhadap Indonesia mencerminkan realisme politik bahwa bagi sebuah negara, tidak ada hal yang lebih penting daripada memenuhi kepentingan domestik.

Embargo vaksin tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat pengembangan vaksin dalam negeri agar bangsa ini bisa mandiri dan tidak terus menerus bergantung pada vaksin impor.

Masyarakat benar-benar mengharapkan Indonesia bisa berhasil memproduksi vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara karena keduanya bisa bermanfaat.

Baca juga: Embargo Vaksin India, Ahli Ingatkan Vaksin Bukan Solusi Tunggal Kendalikan Pandemi

Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, sehingga vaksin produksi dalam negeri ini bisa menjadi kekuatan lunak (soft power) pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi.

Oleh karena itu, orang kembali menilik kembali penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara.

Kontroversi Vaksin Nusantara

Vaksin Nusantara digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, tetapi dikembangkan bersama oleh Kementerian Kesehatan, RSUP Dr Kariadi Semarang, Universitas Diponegoro, dan AIVITA Biomedical.

Menurut Terawan, vaksin Nusantara aman karena berbasis sel dendritik autolog atau komponen dari sel darah putih. Jadi, sel darah putih terlebih dahulu diambil dari sampel darah pasien, dan kemudian sel dendritiknya diambil.

Baca juga: BPOM: Vaksin Nusantara Tak Sesuai Kaidah Medis

Di laboratorium, sel dendritik tersebut kemudian diperkenalkan dengan rekombinan dari SARS-CoV-2, dan setelah keduanya saling mengenal, sel ini disuntikkan kembali ke tubuh pasien agar mereka kebal.

Jadi, karena berasal dari sel dendritik pasien, setiap vaksin Nusantara bersifat personal dan, menurut Terawan, lebih aman daripada vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Harganya juga diperkirakan tidak lebih mahal dari harga kedua vaksin tersebut.

Baca juga: Dinilai Tak Sesuai Kaidah, Terawan Tegaskan Vaksin Nusantara Aman Digunakan

Akan tetapi, prosedur pengembangan vaksin Nusantara menurut Badan Pengembangan Obat dan Makanan (BPOM) tak sesuai dengan kaidah medis.  

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, proses pengembangannya memiliki sejumlah masalah, mulai dari tidak lengkapnya data hasil uji klinik hingga tidak sinkronnya lokasi penelitian dengan asal anggota komite etiknya.

Penelitian vaksin Nusantara berlokasi di RS Dr Kariadi Semarang, tetapi komite etiknya berasal dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Menurut Penny, hal ini keliru. Ia beralasan, komite etik seharusnya berasal dari tempat penelitian karena mereka bertanggung jawab menjamin keselamatan subjek penelitian.

Selain itu, ia juga mengkritik tim peneliti vaksin Nusantara yang mengabaikan uji praklinik terhadap hewan dan langsung melakukan uji klinis fase pertama kepada manusia.

Baca juga: Vaksin Nusantara Pengembangan Harus Sesuai Kaidah Ilmiah dan Medis, Ini Kata Ahli

Dukungan masyarakat untuk vaksin lokal

Menurut survei Litbang Kompas, 58 persen responden menyatakan bersedia divaksinasi dengan vaksin dalam negeri.

Vaksin lokal disambut positif oleh warga dari berbagai level pendidikan, mulai dari berpendidikan tinggi (61,2 persen), berpendidikan menengah (58,8 persen), hingga berpendidikan dasar (62,7 persen).

Derajat penerimaan masyarakat semakin besar ketika mereka diminta memilih vaksin produksi dalam negeri atau vaksin produksi luar negeri.

Hasilnya, sebanyak 70 persen responden lebih memilih vaksin produksi dalam negeri, dan mereka juga tidak meragukan kemampuan badan usaha milik negara Biofarma sebagai produsen vaksin.

Ketika responden ditanyakan kesediaannya divaksinasi dengan menggunakan vaksin yang diproduksi China, penolakan dan perimaan masyarakat relatif imbang. Sebanyak 38 persen responden menolak, 34 persen menerima, dan 22 persen ragu-ragu.

Juga relatif imbang penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin yang diproduksi Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa Barat. Sebanyak 38 persen responden menolak vaksin buatan Amerika, 32 persen menerima, dan 21 persen ragu-ragu.

Survei ini dilakukan pada 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021. Litbang melakukan wawancara tatap muka dan menggunakan metode pencuplikan acak proporsional bertingkat untuk memilih 2.000 responden dari 34 provinsi. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error penelitian sebesar 2,83 persen.

Diplomasi vaksin

Besarnya dukungan masyarakat terhadap vaksin dalam negeri menunjukkan besarnya harapan mereka agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri di tengah pagebluk Covid-19.

Apabila berhasil memproduksi vaksin sendiri, Indonesia tidak perlu bergantung kepada negara-negara produsen vaksin, dan apabila mereka mengembargo vaksinnya, Indonesia tidak perlu kewalahan seperti saat ini.

Sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), Indonesia mendapatkan komitmen kiriman 125 juta dosis vaksin Sinovac dan 50 juta dosis vaksin Novavax. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bantuan ini gratis. Akan tetapi, tidak pernah ada “makan siang gratis” di dalam kerja sama internasional.

Baca juga: Menlu Retno: Hentikan Politisasi dan Nasionalisme Vaksin Covid-19

Karena pengembangan vaksin Nusantara telah ditunda, pengembangan vaksin Merah Putih perlu dipercepat. Selain itu, komunikasi antara tim peneliti vaksin lokal dan BPOM perlu dijembatani pemerintah agar penelitian vaksin dalam begeri bisa segera dilanjutkan kembali.

Vaksin merupakan kunci untuk menggerakkan kembali mobilitas masyarakat dan menumbuhkan sektor riil dan dunia usaha.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga perlu terus meningkatkan komunikasi dengan WHO, UNICEF, dan GAVI untuk mengamankan suplai vaksin multilateral yang saat ini sedang diperebutkan banyak negara.

Agar semua negara bisa mengakses vaksin, Menlu Retno perlu berjuang lebih keras untuk mewujudkan distribusi yang adil.

Terlebih lagi, Retno merupakan salah satu co-chair (ketua bersama) Covax (Covid-19 Vaccine Global Access) Facility, program pengadaan dan alokasi vaksin di bawah WHO kepada semua negara terlepas dari tingkat kemajuan ekonominya.

Memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin merupakan kepentingan nasional yang Menlu Retno harus capai.

Walakin, sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses vaksin bagi negara miskin dan negara berkembang. Apabila vaksin hanya dinikmati negara maju saja, pandemi global ini tidak akan segera berakhir.

Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan membantu negara lain yang membutuhkan sejatinya bisa berjalan beriringan.