Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

Kompas.com - 12/04/2021, 11:09 WIB
Dengan mempertimbangkan efek samping berupa pembekuan darah, Pemerintah Australia memutuskan tak akan memberikan vaksin AstraZeneca kepada warga berusia 50 tahun ke bawah. REUTERS/DADO RUVIC via ABC INDONESIADengan mempertimbangkan efek samping berupa pembekuan darah, Pemerintah Australia memutuskan tak akan memberikan vaksin AstraZeneca kepada warga berusia 50 tahun ke bawah.

EMBARGO 10 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dilakukan India terhadap Indonesia baru-baru ini tidaklah mengejutkan. Sebelum itu, embargo vaksin juga telah dilakukan Uni Eropa (UE) terhadap Australia dengan alasan yang sama: untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Padahal, pengadaan 10 juta dosis vaksin tersebut merupakan bagian dari komitmen pengiriman 11,7 juta dosis vaksin Covid-19 untuk Indonesia dalam kerangka kerja sama multilateral di bawah naungan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), lembaga internasional yang mengupayakan peningkatan vaksinasi dan imunisasi di sejumlah negara.

Baca juga: India Tahan Semua Ekspor Utama Vaksin Covid-19 AstraZeneca, Distribusi Covax Terancam

Sikap politik negara yang mengamankan stok vaksin untuk dirinya sendiri dan kemudian tidak membagikan sebagian vaksinnya ke negara lain yang juga membutuhkan merupakan bentuk nasionalisme vaksin.

Baca juga: Jokowi Serukan Penolakan terhadap Nasionalisme Vaksin

Tidak salah memprioritaskan suplai vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi sikap ini tidak bijak ketika jumlah vaksin yang disimpan melebihi batas sehingga negara lain. Terutama negara miskin dan negara berkembang, tidak mendapatkan bagian.

Larangan ekspor vaksin yang dilakukan India terhadap Indonesia mencerminkan realisme politik bahwa bagi sebuah negara, tidak ada hal yang lebih penting daripada memenuhi kepentingan domestik.

Embargo vaksin tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat pengembangan vaksin dalam negeri agar bangsa ini bisa mandiri dan tidak terus menerus bergantung pada vaksin impor.

Masyarakat benar-benar mengharapkan Indonesia bisa berhasil memproduksi vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara karena keduanya bisa bermanfaat.

Baca juga: Embargo Vaksin India, Ahli Ingatkan Vaksin Bukan Solusi Tunggal Kendalikan Pandemi

Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, sehingga vaksin produksi dalam negeri ini bisa menjadi kekuatan lunak (soft power) pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi.

Oleh karena itu, orang kembali menilik kembali penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara.

Kontroversi Vaksin Nusantara

Vaksin Nusantara digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, tetapi dikembangkan bersama oleh Kementerian Kesehatan, RSUP Dr Kariadi Semarang, Universitas Diponegoro, dan AIVITA Biomedical.

Menurut Terawan, vaksin Nusantara aman karena berbasis sel dendritik autolog atau komponen dari sel darah putih. Jadi, sel darah putih terlebih dahulu diambil dari sampel darah pasien, dan kemudian sel dendritiknya diambil.

Baca juga: BPOM: Vaksin Nusantara Tak Sesuai Kaidah Medis

Di laboratorium, sel dendritik tersebut kemudian diperkenalkan dengan rekombinan dari SARS-CoV-2, dan setelah keduanya saling mengenal, sel ini disuntikkan kembali ke tubuh pasien agar mereka kebal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X