Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2021, 07:32 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dinilai belum tuntas. Novel menjadi korban penyiraman air keras yang terjadi pada April 2017.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, pelaku intelektual atas penyerangan yang terjadi empat tahun lalu itu belum terungkap.

Selain itu, kata Yudi, pengadilan terhadap dua pelaku penyiraman tidak menjawab temuan tim Komnas HAM yang menyebut serangan terhadap novel terorganisasi dan sistematis.

"Wadah Pegawai KPK tetap menyatakan bahwa Presiden sebagai Kepala Negara harus memiliki komitmen untuk mengungkap kasus ini secara tuntas," kata Yudi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/4/2021).

Baca juga: Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Yudi menduga ada abuse of process dalam proses penyidikan sehingga kasus Novel belum menunjukkan titik terang.

Selain itu juga, belum ada pemberhentian secara tidak hormat terhadap aparat aktif yang menyerang novel.

Yudi mengatakan, kegagalan pengungkapan kasus Novel secara tuntas membuat pelaku intelektual masih bebas.

Menurut Yudi, hal ini akan menjadi ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kasus ini bukanlah kasus pribadi terhadap Novel Baswedan tetapi merupakan serangan nyata terhadap KPK yang sedang menjalankan fungsinya," ucap Yudi.

Baca juga: Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Oleh sebab itu, kata Yudi, WP KPK tetap menuntut penuntasan kasus Novel dan meminta Presiden Joko Widodo bertanggung jawab untuk menuntaskannya.

"Kami menolak untuk abai dan lupa, terlebih, berbagai sejarah panjang kasus serangan terhadap pegawai, pimpinan dan infrastruktur KPK yang telah terjadi sampai saat ini masih belum menemukan titik terang," ujarnya.

Adapun dua polisi yang menjadi pelaku penyiraman air keras telah dijatuhi vonis pada 25 Juni 2020. Rahmat Kadir Mahulette divonis dua tahun penjara.

Pelaku lainnya, Ronny Bugis, dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni satu tahun penjara.

Baca juga: Profil Kapolda Banten, Mantan Ketua Tim Pengacara Penyerang Novel Baswedan

 

Jaksa menilai Rahmat terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan dan mengakibatkan luka berat pada Novel karena menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4 untuk menyiram penyidik senior KPK itu.

Sementara, Rony dianggap terlibat dalam penganiayaan karena ia membantu Rahmat dalam melakukan aksinya.

Menurut Jaksa, Rahmat dan Ronny menyerang Novel karena tidak tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Seperti kacang (lupa) pada kulitnya, karena Novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi Polri, sok hebat, terkenal dan kenal hukum sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuat Novel luka berat," ujar jaksa, dikutip dari Antara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

RUU DKJ, PAN Usul Gubernur dan Wali Kota di Jakarta Dipilih Rakyat

RUU DKJ, PAN Usul Gubernur dan Wali Kota di Jakarta Dipilih Rakyat

Nasional
Ketua DPP PDI-P Hamka Haq Meninggal Dunia

Ketua DPP PDI-P Hamka Haq Meninggal Dunia

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Buka Blokir Hasil RUPS atas Permintaan Tersangka Penyuapnya

KPK Duga Eks Wamenkumham Buka Blokir Hasil RUPS atas Permintaan Tersangka Penyuapnya

Nasional
Mayjen Saleh Mustafa Resmi Jabat Pangkostrad

Mayjen Saleh Mustafa Resmi Jabat Pangkostrad

Nasional
Ketika Cak Imin Berkelakar Ada Pejabat yang Pindahkan Matahari karena Kepanasan...

Ketika Cak Imin Berkelakar Ada Pejabat yang Pindahkan Matahari karena Kepanasan...

Nasional
Sandiaga: Pak Ganjar itu Jokowi 3.0, Sosok Pak Jokowi di 2024

Sandiaga: Pak Ganjar itu Jokowi 3.0, Sosok Pak Jokowi di 2024

Nasional
KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Kasus Pengusaha di Bareskrim Di-SP3

Nasional
Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Di Hadapan Relawan, Cak Imin: Silakan Bandingkan Siapa yang Sungguh-sungguh dan Bergimik Ria

Nasional
Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

Nasional
TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

Nasional
KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

Nasional
KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

Nasional
Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Nasional
Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com