Kelola Dana hingga Rp 140 Triliun, BPKH Diminta Wapres Lebih Produktif

Kompas.com - 09/04/2021, 11:21 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lebih produktif dan memperhatikan prinsip syariah dalam mengelola dana haji masyarakat.

Terlebih lagi, kata dia, saat ini jemaah haji Indonesia memiliki antrean panjang dengan rentang waktu minimal 11 tahun.

"Antrean tersebut menyebabkan dana haji masyarakat yang sudah terkumpul menjadi mengendap cukup lama. Jadi sebagai perwakilan pemerintah Indonesia yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana haji masyarakat, diharapkan BPKH agar lebih produktif dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah," ujar Ma'ruf di acara Global Islamic Investment Forum 2021, Jumat (9/4/2021).

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kata dia, BPKH memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan haji yang mencakup beberapa hal.

Antara lain penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Baca juga: Komisi VIII Setujui Transfer Dana Haji Rp 7,1 Miliar dari BPKH ke Kemenag

Selain itu, BPKH juga berkewajiban untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas, baik di dalam maupun luar negeri.

"Saat ini BPKH mengelola dana haji sekitar Rp 140 triliun per Desember 2020 (sekitar 10 miliar dollar AS). Dana haji tersebut dapat diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi, seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya," kata Ma'ruf.

Selain itu, pengembangan dana haji juga dapat dilakukan melalui investasi wakaf, investasi haji, dan investasi global.

Dalam menjalankan tugasnya, kata dia, BPKH dapat melakukan kerja sama dengan institusi lain, baik di dalam maupun luar negeri.

"Sangatlah tepat bagi BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk terus menjalin kerja sama dan mengajak negara-negara yang memiliki investasi syariah dan dinilai cukup aktif untuk bekerja sama dan/atau sebagai target investasi yang bersifat sustainable," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X