Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Penanganan, DPD Minta Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di NTT

Kompas.com - 05/04/2021, 16:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana terhadap wilayah yang dilanda bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, kebijakan penetapan status tanggap darurat itu dapat memudahkan proses pemulihan dan penanggulangan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dengan bencana alam yang demikian kompleks ini, pemerintah tak perlu ragu untuk menetapkan status tanggap darurat bencana terhadap wilayah terdampak. Pilihan kebijakan darurat ini akan memungkinkan proses pemulihan secara efektif dan signifikan di tengah pandemi," kata Najamudin dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Banjir Bandang dan Longsor di NTT, BNPB Kirim Bantuan

Najamudin berharap, BNPB dapat mengalihkan sebagian besar sumber daya yang dimiliki untuk fokus pada penanganan bencana di NTT.

Secara spesifik, ia meminta BNPB segera memberikan bantuan sumber daya, mulai dari kebutuhan dasar hingga mengurus pengungsi.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Najamudin mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Oleh karena itu ia menekankan, proses tanggap darurat bencana perlu dilakukan secara cepat dan tepat.

"Ini akan sangat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam menangani dampak buruk yang ditimbulkan, baik masalah penanganan pasca evakuasi, kesehatan pengungsi maupun pemulihan psikologi masyarakat yang terdampak, khususnya anak-anak," tutur dia.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Logistik Rp 1,2 Miliar untuk Korban Banjir di NTT

Berdasarkan laporan BNPB, bencana banjir bandang yang terjadi di Flores Timur telah memakan korban sebanyak 44 orang meninggal dunia, 26 orang hilang, 9 orang luka-luka, 80 KK terdampak dan 256 jiwa mengungsi di Balai Desa Nelemawangi.

"Data mengenai para korban dan masyarakat terdampak masih dapat berubah mengikuti perkembangan di lapangan," ucap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangannya, Senin.

Raditya melanjutkan, kerugian materiil yang dilaporkan meliputi 17 unit rumah hanyut, 60 unit rumah terendam lumpur, 5 jembatan putus, puluhan rumah terendam banjir di Kecamatan Adonara Barat dan ruas jalan Waiwadan-Danibao dan Numindanibao terputus di empat titik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com