Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Minta Transparansi Penyaluran Zakat Diperbaiki

Kompas.com - 05/04/2021, 15:55 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran zakat diperbaiki.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) zakat 2021 yang digelar secara virtual, Senin (5/4/2021).

"Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada para mustahik (penerima zakat)," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Maruf: Implementasi Zakat pada 2021 Harus Ditingkatkan

Ma'ruf mengatakan, perlu strategi dan inovasi pengumpulan zakat dengan membuka ruang bagi organisasi pengelola zakat (OPZ).

Kemudian, mekanisme bagi muzakki (orang yang wajib membayar zakat) perorangan dalam menyalurkan zakat dan melaporkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ma'ruf menekankan, laporan tersebut harus menjadi bagian dari penerimaan zakat nasional.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai Rp 233,8 triliun.

Baca juga: Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Data Outlook Zakat Indonesia 2021 juga menyebutkan, potensi zakat Indonesia pada 2020 mencapai Rp 327,6 triliun.

Potensi terbesar tahun 2020 berasal dari zakat perusahaan (Rp 144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp 139,07 triliun), zakat uang (Rp 58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp 9,52 triliun).

"Dari seluruh potensi tersebut, riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan sekitar Rp 61,258 triliun penghimpunan zakat, infak, sedekah (ZIS) tidak melalui OPZ resmi pada 2020," kata Ma'ruf.

Baca juga: UU Pengelolaan Zakat Dinilai Perlu Direvisi

Adapun secara nasional, pada 2019 penghimpunan ZIS melalui OPZ resmi baru mencapai Rp 10,2 triliun.

Riset Baznas tersebut memperlihatkan bahwa potensi zakat mencapai Rp 327,6 triliun, tetapi yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun.

Dari jumlah tersebut, maka ada sebesar Rp 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi.

"Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan, OPZ belum mampu mempengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ dan mereka yang belum berzakat untuk berzakat," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Dana Zakat Masih Jauh dari Potensi, Wapres Minta Baznas Berinovasi

Oleh karena itu Ma'ruf berharap agar Baznas dapat terus meningkatkan kepercayaan baik kepada muzakki yang belum menyalurkan zakatnya kepada OPZ maupun mereka yang belum berzakat.

Ma'ruf juga mengimbau agar semua pihak dapat mengerahkan sumber daya yang ada. Termasuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat bagi kesejahteraan umat sekaligus berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com