Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Impor Beras, Sekjen PDI-P: Mendag Jangan Rendahkan Kecerdasan Rakyat

Kompas.com - 25/03/2021, 19:26 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak merendahkan rakyat dalam kebijakan impor 1 juta ton beras.

Hasto menilai Lutfi kurang memahami paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar," ujar Hasto dalam webinar Repdem bertajuk Impor Beras dan Garam, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Tak Perlu Impor, Buwas Tegaskan Stok Beras Aman

Meski tidak dilakukan dalam musim panen raya, Hasto menyebut, kebijakan impor beras merendahkan petani.

"Impor beras meski tidak dilakukan pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," sambung Hasto.

Hasto menyayangkan sikap Lutfi tentang kebijakan impor beras.

Ia menyebut sikap Lutfi tidak sesuai dengan keinginan Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri.

Baca juga: Pengusaha: Boleh Impor Beras, tetapi Jangan Saat Panen Raya

"Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri. Lalu kenapa menteri perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, kebijakan impor 1 juta ton beras, sama dengan menyia-nyiakan upaya Jokowi yang membangun infrastruktur untuk mencapai ketahanan pangan.

"Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengkampanyekan bagaimana kita berdaulat," imbuh Hasto.

Terakhir, Hasto meminta Lutfi untuk berhenti memberi alasan pada masyarakat untuk mengatakan bahwa impor beras mesti dilakukan.

"Mendag saudara Lutfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan," pungkasnya.

Baca juga: KSP Sebut Impor Beras Tak Akan Direalisasikan dalam Waktu Dekat

Sebelumnya diberitakan Mendag Lutfi berjanji akan melepaskan jabatannya jika kebijakan impor beras terbukti salah.

Hal itu disampaikan Lutfi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senun (22/3/2021).

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salh, saya siap berhenti, tidak ada masalah," sebut Lutfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com