Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Mendag soal Impor Beras, Sekjen PBB Sarankan Lutfi Belajar dari Jokowi

Kompas.com - 22/03/2021, 12:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menolak kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Melalui Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, PBB melihat sikap Lutfi itu justru mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang wilayahnya menjadi sentra produksi pangan.

"Partai Bulan Bintang menolak keras impor beras oleh Kementerian Perdagangan. Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah, sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," kata Afriansyah Noor dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Soal Impor Beras, PDI-P: Coreng Muka Presiden Jokowi yang Kampanyekan Cinta Produk Dalam Negeri

Dia juga menyayangkan sikap Lutfi yang dinilai ngotot untuk mengimpor beras meski diiringi dengan penolakan dari sejumlah pihak.

Tak setuju terhadap kebijakan tersebut, Afriansyah mengusulkan agar Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Presiden Jokowi selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru kemudian mengambil keputusan.

"Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melalukan penyerapan hasil panen, terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," ujar dia. 

Afriansyah juga mengomentari persoalan politik pangan nasional saat ini. Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari.

Baca juga: Tolak Rencana Impor Beras, PSI Nilai Stok Beras RI Masih Aman

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tidak mengorbankan petani dengan cara membuat kebijakan impor sesaat yang di dalamnya sarat kepentingan pemburu rente.

"Sebaiknya, pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun," ucap dia.

Afriansyah juga mengatakan, jika kebijakan impor beras karena adanya darurat bencana, hal tersebut tak jadi masalah.

Ia pun mengizinkan kebijakan tersebut perlu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan daerah di suatu keadaan darurat.

"Tetapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," ujar dia.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Baca juga: Gaduh Impor Beras, Mendag Lutfi Pasang Badan: Salahkan Saya

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menganggapnya hanya sebuah ramalan.

Lutfi mengungkapkan bahwa masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Selain itu, kata  dia, cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, tapi ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," kata Lutfi dalam konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com