Kompas.com - 25/03/2021, 14:01 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak akan melakukan impor 1 juta ton beras dalam waktu dekat atau ketika musim panen berlangsung.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dani Amrul Ichdan, dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (23/3/2021).

"Prinsipnya satu, impor dilakukan jika angka mendesak dalam kerangka cadangan (beras). Kalau saat ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Bulog masih cukup," sebut Dani.

Baca juga: Ombudsman Sebut Harga Gabah Turun Bukan karena Isu Impor Beras

Dani mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan melakukan inisiatif impor beras hanya untuk menjaga jika akhirnya proyeksi hasil panen raya tidak sesuai target.

Pemerintah, lanjut Dani, hanya akan melakukan impor jika terms and condition applied atau apabila kondisi mengharuskan.

"Tapi Kemendag berinisiatif jika itu (hasil panen beras) kurang, setelah panen raya. Seandainya target itu tidak tercapai dan stok beras dibawah 1 juta ton, sementara kebutuhan bertambah, seperti kebutuhan untuk bantuan sosial (bansos) kemungkinan semakin banyak, maka dibutuhkan impor," sebut Dani.

"Jadi dalam kondisi term and condition applied, jadi impor tidak dilakukan dalam jangka pendek ini sebetulnya," sambungnya.

Dani menerangkan jika nantinya kebijakan impor beras dilakukan pemerintah, hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem produksi, distribusi dan konsumsi.

Pemerintah, kata Dani, tidak hanya mengambil kebijakan impor beras karena melihat stok beras yang kurang atau tidak sesuai terget. Namun juga mempertimbangkan kepentingan stabilisasi harga beras.

"Pemerintah tidak hanya melihat kapasistas produksi, tidak hanya stok (beras) yang ada, tapi juga stabilisasi harga," imbuhnya.

Sebagai informasi terjadi polemik terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Baca juga: Ada Potensi Maladministrasi, Ombudsman Tegas Minta Impor Beras Ditunda

Adapun polemik yang terjadi disebabkan perbedaan data Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog dua lembaga tersebut.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim bahwa impor mesti dilakukan karena serapan Bulog pada beras tidak sesuai target yakni 1 juta ton untuk beras cadangan pemerintah.

Di sisi lain, Kepala Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog akan lebih dari 1 juta ton saat musim panen berakhir April nanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.