KSP Sebut Impor Beras Tak Akan Direalisasikan dalam Waktu Dekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak akan melakukan impor 1 juta ton beras dalam waktu dekat atau ketika musim panen berlangsung.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dani Amrul Ichdan, dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (23/3/2021).

"Prinsipnya satu, impor dilakukan jika angka mendesak dalam kerangka cadangan (beras). Kalau saat ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Bulog masih cukup," sebut Dani.

Baca juga: Ombudsman Sebut Harga Gabah Turun Bukan karena Isu Impor Beras

Dani mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan melakukan inisiatif impor beras hanya untuk menjaga jika akhirnya proyeksi hasil panen raya tidak sesuai target.

Pemerintah, lanjut Dani, hanya akan melakukan impor jika terms and condition applied atau apabila kondisi mengharuskan.

"Tapi Kemendag berinisiatif jika itu (hasil panen beras) kurang, setelah panen raya. Seandainya target itu tidak tercapai dan stok beras dibawah 1 juta ton, sementara kebutuhan bertambah, seperti kebutuhan untuk bantuan sosial (bansos) kemungkinan semakin banyak, maka dibutuhkan impor," sebut Dani.

"Jadi dalam kondisi term and condition applied, jadi impor tidak dilakukan dalam jangka pendek ini sebetulnya," sambungnya.

Dani menerangkan jika nantinya kebijakan impor beras dilakukan pemerintah, hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem produksi, distribusi dan konsumsi.

Pemerintah, kata Dani, tidak hanya mengambil kebijakan impor beras karena melihat stok beras yang kurang atau tidak sesuai terget. Namun juga mempertimbangkan kepentingan stabilisasi harga beras.

"Pemerintah tidak hanya melihat kapasistas produksi, tidak hanya stok (beras) yang ada, tapi juga stabilisasi harga," imbuhnya.

Sebagai informasi terjadi polemik terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Baca juga: Ada Potensi Maladministrasi, Ombudsman Tegas Minta Impor Beras Ditunda

Adapun polemik yang terjadi disebabkan perbedaan data Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog dua lembaga tersebut.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim bahwa impor mesti dilakukan karena serapan Bulog pada beras tidak sesuai target yakni 1 juta ton untuk beras cadangan pemerintah.

Di sisi lain, Kepala Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog akan lebih dari 1 juta ton saat musim panen berakhir April nanti.