Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Presiden Jokowi Jangan Pura-pura Tak Tahu soal Impor Beras, Ambil Sikap Tegas!

Kompas.com - 24/03/2021, 13:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai semestinya Presiden Joko Widodo tak mendiamkan para bawahannya yang berpolemik soal impor beras.

Menurut dia, Presiden Jokowi yang membawahi para menteri yang berselisih soal impor beras, semestinya bisa mengambil sikap tegas untuk menyetop rencana impor beras bila benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat.

“Presiden seharusnya bersikap tegas. Tidak baik berpura-pura tidak tahu atas apapun yang dilakukan oleh para bawahannya di lingkaran kekuasaannya. Presiden seharusnya cepat tanggap, bukan justru mendiamkan polemik kebijakan impor yang jelas-jelas tidak berfaedah bagi kaum petani,” kata Umam kepada Kompas.com.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tentukan Satu Sikap Terkait Kebijakan Impor Beras

Ia menilai Jokowi seperti enggan berhadapan dengan kekuatan elite di lingkaran kekuasaan yang mereguk untung dari impor beras.

Umam pun menyayangkan sikap Jokowi yang lamban dalam menyikapi impor beras dan baru bersikap jika posisi politiknya terpojok.

Menurut dia, saat ini masyarakat khususnya petani membutuhkan ketegasan sikap Jokowi untuk segera menghenatikan rencana impor beras.

Umam menuturkan jika tak segera menghentikan rencan impor beras, masyarakat justru akan menilai janji kampanye Jokowi soal swasembada pangan hanya isapam jempol.

“Artinya, janji-janji politik tentang kedaulatan pangan, berdikari di atas kaki sendiri, semua itu tak lebih dari sekadar jargon-jargon politik yang hampa makna,” ujar Umam.

Baca juga: Mendag Janji akan Mundur jika Kebijakan Impor Beras Salah

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menyebut hal itu baru bersifat ramalan.

Menurut Lutfi, masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.
Namun rencana impor beras ditentang oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Menurut Buwas, sapaan akarabnya, Bulog saat ini justru masih menyimpan stok beras impor tahun lalu dan belum tersalurkan seluruhnya ke masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com