Kompas.com - 22/03/2021, 13:37 WIB
ILustrasi: Pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1/2018). Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 1 juta ton tahun 2021. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANILustrasi: Pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1/2018). Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 1 juta ton tahun 2021.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, polemik kebijakan impor beras yang diprotes partai pendukung Presiden Joko Widodo seperti PDI-P menandakan kerja pemerintah yang tidak sistematis.

Menurut Adi, hal itu tampak dari berbagai isu tentang pemerintah yang terkesan tidak pernah selesai dan sering menunjukkan perbedaan pendapat antarlembaga pemerintah itu sendiri.

Adi mencontohkan isu yang belum selesai dibahas antara lain, seperti revisi UU ITE dan polemik kebijakan mengeluarkan limbah batu bara dari kategori berbahaya.

"Isu-isu itu belum diselesaikan pemerintah. Sekarang muncul lagi polemik soal kebijakan impor beras. Diperdebatkan pula antara lembaga-lembaga di bawah pemerintah. Maka, saya bilang ini menunjukkan kerja pemerintah yang tidak sistematis," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Soal Impor Beras, PDI-P: Coreng Muka Presiden Jokowi yang Kampanyekan Cinta Produk Dalam Negeri

Adi melanjutkan, polemik soal impor beras selalu terjadi dan berulang. Bahkan, ini sudah muncul sejak periode pertama Presiden Joko Widodo memerintah.

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa ego sektoral lembaga-lembaga di bawah pemerintah masih terjadi.

"Ini kerja politik yang tidak sistematis dan ego sektoral yang akut. Penyakit negara ini yang tidak selesai," kata dia.

Adi berharap pemerintah menyelesaikan wacana ini dengan mendudukkan lembaga-lembaga yang terkait.

Baca juga: Tolak Rencana Impor Beras, PSI Nilai Stok Beras RI Masih Aman

Jika ini dilakukan, argumentasi dan data milik lembaga mana yang memang valid dan benar soal ketersediaan beras.

"Pertemukan saja antara kementerian-kementerian terkait dengan Bulog. Lihat siapa yang punya argumentasi dan data yang benar. Pertemuan ini harus dilaksanakan dan diikuti Presiden sebagai penentu kebijakannya," tutur Adi.

Hal itu perlu dilakukan, menurut Adi, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dan opini publik tidak terpecah.

Polemik kebijakan impor beras, di sisi lain, jika tidak segera diselesaikan oleh pemerintah akan menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak solid. Sebab, antarlembaga mempunyai pendapatnya masing-masing dan tidak sejalan.

"Masyarakat kan jadi bingung mau percaya siapa. Karena antarlembaga pemerintah beda-beda pendapatnya dan mengeklaim paling benar. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak solid," kata dia.

Baca juga: Kritik Mendag soal Impor Beras, Sekjen PBB Sarankan Lutfi Belajar dari Jokowi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.