Impor Beras Diprotes PDI-P, Pemerintahan Jokowi Dinilai Tak Sistematis

Adi melihat bahwa penyelesaian polemik ini hanya bisa diambil oleh Presiden Jokowi.

"Saya lihat bahwa antarkementerian tidak bisa saling memengaruhi. Bulog mau teriak-teriak juga tidak didengarkan. Maka, Presiden harus berperan di sini. Karena saya lihat baik kementerian dan bulog hanya mau mendengarkan Jokowi," ujar dia.

Sebagai informasi, polemik tentang kebijakan impor 1 juta ton beras terjadi antarlembaga pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lufti menyatakan, kebijakan impor beras dilakukan karena penyerapan beras dari Perum Bulog memprihatinkan.

"Jadi Anda bisa tahu bagaimana rasanya hati saya. Kalau pengadaan Bulog di dalam masa panen ini berjalan baik, saya tidak masalah kita tidak impor selama stok Bulog mencapai satu juta," ungkap Lutfi dikutip dari Antara, Sabtu (20/3/2021).

Lutfi menerangkan bahwa impor beras akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa pihaknya belum tentu melaksanakan impor 1 juta ton beras.

Buwas mengatakan bahwa saat ini prioritas Bulog adalah melakukan penyerapan beras dalam negeri.

Menurut Buwas, per 14 Maret 2021, cadangan beras Bulog sudah cukup, yakni dengan 883.585 ton.

Ia optimistis bahwa pada musim panen yang berjalan sepanjang Maret-April 2021, cadangan beras pemerintah akan mencapai lebih dari 1 juta ton.