Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2021, 11:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah mengimpor beras.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan, stok beras yang dimiliki RI masih aman dan tak lama lagi petani akan melakukan panen raya.

Baca juga: Soal Impor Beras dan Garam, Wabup Nganjuk Minta Mendag Lebih Dulu Berdialog

Giring mengaku partainya tetap kritis terhadap pemerintah meski masuk dalam jajaran pendukung Presiden Joko Widodo.

"Saat ada yang perlu dikritik, ya kami kritik. Soal impor beras, kami suarakan menolak impor beras," kata Giring dilansir dari Tribunjabar.id, Sabtu (20/3/2021).

Melalui akun Twitter @psi_id, PSI mengungkap 4 alasan penolakan rencana impor beras.

Pertama, impor beras seharusnya dilakuan dengan mempertimbangan waktu panen.

PSI menilai, hingga bulan Juni stok beras masih aman karena dipotong panen April-Mei.

Baca juga: Petani di NTB Khawatir Rencana Impor Beras Buat Harga Padi Merosot

Kedua, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan kelebihan stok beras hingga ratusan ton.

Ketiga, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan komsumsi beras.

Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

Terakhir, PSI mempertanyakan dasar dan pelaku impor beras, termasuk harga pembelian beras.

Transparansi dinilai penting karena akan mencegah terjadinya korupsi.

Melalui keterangan tertulis, Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, juga mengungkapkan hal yang sama.

Baca juga: Gaduh Impor Beras, Mendag Lutfi Pasang Badan: Salahkan Say

 

Kokok menyebut, partainya tidak anti-impor, tetapi penting bagi pemerintah untuk memperhatikan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Sampai Juni stok kita masih aman karena ditopang panen April-Mei. Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,”  ujar dia.

Kokok mengatakan, rencana pemerintah untuk mengimpor beras ini langsung menekan harga gabah.

Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sejumlah wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram.

Angka ini merosot tajam dibandingkan September 2020 yang mencapai harga Rp 4.800 per kilogram.

"PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah. Beberapa jaringan petani yang kami kontak memberikan informasi harga gabah cenderung rendah," kata Kokok.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Luffi menyebut hal itu baru bersifat ramalan.

Baca juga: Ganjar soal Rencana Pemerintah Impor Beras: Nanti Saja Lah, Terlalu Dini

Lutfi mengatakan bahwa masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Ia juga mengatakan bahwa cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, tapi ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," katanya dalam konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.