Kompas.com - 22/03/2021, 13:37 WIB
ILustrasi: Pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1/2018). Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 1 juta ton tahun 2021. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANILustrasi: Pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (19/1/2018). Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 1 juta ton tahun 2021.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, polemik kebijakan impor beras yang diprotes partai pendukung Presiden Joko Widodo seperti PDI-P menandakan kerja pemerintah yang tidak sistematis.

Menurut Adi, hal itu tampak dari berbagai isu tentang pemerintah yang terkesan tidak pernah selesai dan sering menunjukkan perbedaan pendapat antarlembaga pemerintah itu sendiri.

Adi mencontohkan isu yang belum selesai dibahas antara lain, seperti revisi UU ITE dan polemik kebijakan mengeluarkan limbah batu bara dari kategori berbahaya.

"Isu-isu itu belum diselesaikan pemerintah. Sekarang muncul lagi polemik soal kebijakan impor beras. Diperdebatkan pula antara lembaga-lembaga di bawah pemerintah. Maka, saya bilang ini menunjukkan kerja pemerintah yang tidak sistematis," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Soal Impor Beras, PDI-P: Coreng Muka Presiden Jokowi yang Kampanyekan Cinta Produk Dalam Negeri

Adi melanjutkan, polemik soal impor beras selalu terjadi dan berulang. Bahkan, ini sudah muncul sejak periode pertama Presiden Joko Widodo memerintah.

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa ego sektoral lembaga-lembaga di bawah pemerintah masih terjadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini kerja politik yang tidak sistematis dan ego sektoral yang akut. Penyakit negara ini yang tidak selesai," kata dia.

Adi berharap pemerintah menyelesaikan wacana ini dengan mendudukkan lembaga-lembaga yang terkait.

Baca juga: Tolak Rencana Impor Beras, PSI Nilai Stok Beras RI Masih Aman

Jika ini dilakukan, argumentasi dan data milik lembaga mana yang memang valid dan benar soal ketersediaan beras.

"Pertemukan saja antara kementerian-kementerian terkait dengan Bulog. Lihat siapa yang punya argumentasi dan data yang benar. Pertemuan ini harus dilaksanakan dan diikuti Presiden sebagai penentu kebijakannya," tutur Adi.

Hal itu perlu dilakukan, menurut Adi, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dan opini publik tidak terpecah.

Polemik kebijakan impor beras, di sisi lain, jika tidak segera diselesaikan oleh pemerintah akan menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak solid. Sebab, antarlembaga mempunyai pendapatnya masing-masing dan tidak sejalan.

"Masyarakat kan jadi bingung mau percaya siapa. Karena antarlembaga pemerintah beda-beda pendapatnya dan mengeklaim paling benar. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak solid," kata dia.

Baca juga: Kritik Mendag soal Impor Beras, Sekjen PBB Sarankan Lutfi Belajar dari Jokowi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

Nasional
Polri Sebut Masyarakat yang Bepergian Saat Nataru Diminta Tunjukkan SKM

Polri Sebut Masyarakat yang Bepergian Saat Nataru Diminta Tunjukkan SKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.