Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Intoleransi Meningkat Saat Kontestasi Politik, Contohnya Pilkada Ahok Vs Anies

Kompas.com - 22/03/2021, 06:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut bahwa intoleransi masyarakat meningkat ketika ada gelaran kontestasi politik.

Selain itu, radikalisme cenderung mengalami eskalasi.

"Tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu dengan momentum politik. Ada momentum politik ketemu kemudian meningkatkan sikap intoleran atau radikalisme," kata Yaqut dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang digelar daring, Minggu (21/3/2021).

Baca juga: Menag: Tak Perlu Khawatir Berlebihan, Tren Intoleransi Belum Menjadi Arus Utama

Yaqut mengatakan, setiap kali kontestasi politik digelar, politisasi terhadap agama menjadi marak.

Ia mencontohkan momen Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menghadapkan Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kala itu, isu-isu agama menjadi dominan dan kerap memancing konflik.

Kecenderungan yang sama terulang kembali di Pilpres 2019. Hal-hal yang berkaitan dengan isu agama kembali mewarnai persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto saat itu.

"Pasca Pilpres (isu agama) akan turun lagi itu, nanti menjelang Pilpres pasti naik lagi," ujar Yaqut.

Baca juga: PGI dan PGPI Sumbar Sebut Persoalan Wajib Jilbab Hanya Kesalahpahaman, Bukan Intoleransi

Ia mengaku belum menemukan cara untuk mengatasi hal ini. Namun, ia berjanji untuk mencari jalan keluar agar kecenderungan serupa tak terjadi lagi.

"Saya enggak tahu ini perilaku-perilaku semacam ini bagaimana formulasinya untuk menangani. Tapi tentu kita tidak akan putus asa, kita akan cari jalan keluarnya seperti apa," kata dia.

Adapun survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Maret 2021 menemukan bahwa terdapat sejumlah anak muda yang mengaku keberatan jika non-Muslim menjadi kepala daerah atau pemipin negara.

Baca juga: Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila

Survei ini digelar dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17-21 tahun.

Survei dilakukan melalui telepon dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com