Kompas.com - 22/03/2021, 06:22 WIB
Menteri Agama Ri, Yaqut Cholil Qourmas Atau Gus Yaqut, mengatakan masih ada 36 persen masyarakat yang masih meragukan kehalalan vaksin. Hal itu disampikan Menag di Mataram, Kamis sore (10/3/2021) FITRI RMenteri Agama Ri, Yaqut Cholil Qourmas Atau Gus Yaqut, mengatakan masih ada 36 persen masyarakat yang masih meragukan kehalalan vaksin. Hal itu disampikan Menag di Mataram, Kamis sore (10/3/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut bahwa intoleransi masyarakat meningkat ketika ada gelaran kontestasi politik.

Selain itu, radikalisme cenderung mengalami eskalasi.

"Tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu dengan momentum politik. Ada momentum politik ketemu kemudian meningkatkan sikap intoleran atau radikalisme," kata Yaqut dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang digelar daring, Minggu (21/3/2021).

Baca juga: Menag: Tak Perlu Khawatir Berlebihan, Tren Intoleransi Belum Menjadi Arus Utama

Yaqut mengatakan, setiap kali kontestasi politik digelar, politisasi terhadap agama menjadi marak.

Ia mencontohkan momen Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menghadapkan Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kala itu, isu-isu agama menjadi dominan dan kerap memancing konflik.

Kecenderungan yang sama terulang kembali di Pilpres 2019. Hal-hal yang berkaitan dengan isu agama kembali mewarnai persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto saat itu.

"Pasca Pilpres (isu agama) akan turun lagi itu, nanti menjelang Pilpres pasti naik lagi," ujar Yaqut.

Baca juga: PGI dan PGPI Sumbar Sebut Persoalan Wajib Jilbab Hanya Kesalahpahaman, Bukan Intoleransi

Ia mengaku belum menemukan cara untuk mengatasi hal ini. Namun, ia berjanji untuk mencari jalan keluar agar kecenderungan serupa tak terjadi lagi.

"Saya enggak tahu ini perilaku-perilaku semacam ini bagaimana formulasinya untuk menangani. Tapi tentu kita tidak akan putus asa, kita akan cari jalan keluarnya seperti apa," kata dia.

Adapun survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Maret 2021 menemukan bahwa terdapat sejumlah anak muda yang mengaku keberatan jika non-Muslim menjadi kepala daerah atau pemipin negara.

Baca juga: Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila

Survei ini digelar dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17-21 tahun.

Survei dilakukan melalui telepon dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X