Tanggapi Poster Deklarasi JK-AHY 2024, Demokrat: Fitnah dan Kabar Bohong

Kompas.com - 19/03/2021, 18:55 WIB
Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, Minggu (14/3/2021). Dokumentasi Partai DemokratPertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, Minggu (14/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi bahwa poster yang memuat gambar Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono terkait pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 merupakan hoaks. 

Adapun Jusuf Kalla adalah mantan wakil presiden yang kini menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Sementara Agus merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Poster tersebut tersebar di media sosial. 

"Jadi, silakan yang lain menebar kabar bohong. Membuat poster aneh-aneh. Kami tetap fokus pada kerja-kerja nyata membantu rakyat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Digugat Jhoni Allen, Demokrat AHY Sebut Pemecatan Sesuai AD/ART

Herzaky pun mengatakan, para mantan kader Demokrat yang membuat kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang menuding Partai Demokrat kubu AHY membuat poster deklarasi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Itu juga, kata dia, merupakan hoak dan serangan yang diluncurkan pihak kubu KLB Deli Serdang.

"Para pelaku GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kekuasan Partai Demokrat) ini memang kerjanya menebar fitnah dan kabar bohong. Yang kebelet dan berambisi ingin jadi capres 2024 dengan cara menjadi Ketua Umum Parpol secara paksa itu siapa?," tanya Herzaky.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hari Ini, Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY Digelar di PN Jakarta Pusat

Mengaku tak ambil pusing dengan beredarnya poster itu, Herzaky mengatakan bahwa Demokrat saat ini tengah fokus bekerja nyata dalam membantu rakyat.

Di sisi lain, kata dia, Demokrat juga lebih memilih untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Kudeta di Partai Demokrat Dinilai Jadi Momentum Tingkatkan Elektabilitas AHY

"Karena saat ini, demokrasi Indonesia sedang berada di titik terendahnya sejak reformasi. Apalagi dengan abuse of power yang dilakukan oleh oknum kekuasaan," pungkasnya.

Beredar poster deklarasi pencalonan Jusuf Kalla dan AHY sebagai capres dan cawapres 2024. Poster dengan berlatar belakang warna biru itu muncul di media sosial.

Dalam poster tersebut, deklarasi pencalonan akan digelar pada Senin (22/3/2021) di Fairmont Jakarta, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Jakarta pukul 13.00-16.00 WIB.

Baca juga: Rapat dengan Komisi III, Benny K Harman Doakan Menkumham Tegak Lurus Tangani Masalah, Termasuk Demokrat

Di hari yang sama beredar pula poster Puan dan Moeldoko sebagai capres dan cawapres 2024. 

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat kubu Moeldoko Ilal Ferhad menduga, poster deklarasi dan dukungan untuk Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Moeldoko sebagai capres dan cawapres dibuat oleh orang suruhan Partai Demokrat kubu AHY.

"Itu yang bikin suruhan kubu AHY, sama seperti menyuruh mahasiswa demo di depan kantor DPP Partai Demokrat," kata Ilal seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (19/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X