Rapat dengan Komisi III, Benny K Harman Doakan Menkumham Tegak Lurus Tangani Masalah, Termasuk Demokrat

Kompas.com - 17/03/2021, 13:27 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan sambutan dalam acara upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-71, Selasa (26/1/2021). Dokumentasi/Humas KemenkumhamMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan sambutan dalam acara upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-71, Selasa (26/1/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman mendoakan, agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dapat tegak lurus dalam menyelesaikan setiap masalah.

Termasuk, dalam hal ini menyelesaikan masalah terkait internal Partai Demokrat

"Doanya supaya tetap tegak lurus dengan hukum, selesaikan semua masalah dengan hukum pak, itu doa mereka. Masalah apa saja, ya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kami ya tentu itu juga di dalamnya doanya," kata Benny saat rapat bersama dengan Yasonna dengan Komisi III DPR, Rabu (17/3/2021).

Menurut Benny, banyak anggota Partai Demokrat yang berharap agar Yasonna dapat menegakkan aturan sebagaimana seharusnya. 

Selain itu, ia menambahkan, Yasonna juga didoakan agar selalu sehat supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

Baca juga: Jhoni Allen, Kader Demokrat Pemimpin KLB yang Awali Karier sebagai Dokter Hewan PNS

"Untuk Bapak Menteri, supaya beliau sehat jauh dari Covid sehingga pikiran tetap terang, tetap cerdas, bisa menyelesaikan semua masalah termasuk masalah bangsa apapun," kata Benny.

Merespons pernyataan Benny, Yasonna menyampaikan rasa terima kasih sekaligus memastikan akan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Terima kasih doanya semoga sehat, saya enggak tahu yang sebelah sana berdoa juga, mana yang didengar nanti doanya. Ini kan sama-sama berdoa pastilah," ujar Yasonna.

"Yang pasti, kita akan melakukan semua sesuatunya itu dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sudah pasti, itu sudah pastilah," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, kubu AHY telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dengan menyerahkan sejumlah dokumen untuk membuktikan KLB yang digelar kubu kontra-AHY tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

Adapun KLB yang digelar kubu kontra-AHY itu memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X