Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Yasonna Didoakan Sehat dan Tegak Lurus Selesaikan Masalah Demokrat

Kompas.com - 18/03/2021, 09:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik yang terjadi di Partai Demokrat turut menjadi perbincangan dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan, kader Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap agar Yasonna dapat tegak lurus dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum, termasuk masalah yang tengah menerpa Demokrat.

"Doanya supaya tetap tegak lurus dengan hukum, selesaikan semua masalah dengan hukum Pak, itu doa mereka. Masalah apa saja, ya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kami ya tentu itu juga di dalamnya doanya," kata Benny.

Benny juga mendoakan agar Yasonna tetap sehat jauh dari Covid-19 dan tetap cerdas dalam menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa.

Baca juga: Didoakan Kader Demokrat, Yasonna: Yang Sebelah Sana Berdoa Juga, Mana yang Didengar Nanti...

Merespons pernyataan Benny, Yasonna menyampaikan rasa terima kasih sambil berkelakar bahwa kubu kontra-AHY pasti menyampaikan doa serupa.

"Terima kasih doanya semoga sehat, saya enggak tahu yang sebelah sana berdoa juga, mana yang didengar nanti doanya. Ini kan sama-sama berdoa pastilah," ujar Yasonna diikuti tawa peserta rapat.

Janji Profesional

Walaupun demikian, Yasonna memastikan Kementerian Hukum dan HAM akan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap agar pemerintah tidak lagi dituduh-tuduh terlibat dalam kisruh di Demokrat karena ia mengaku tidak pernah beretemu dengan pihak AHY maupun pihak kubu kontra-AHY.

"Kita aturannya jelas kok, aturannya jelas. Diserahkan saja, kita akan mengambil keputusan secara profesional," kata Yasonna.

Baca juga: Rapat dengan Komisi III, Benny K Harman Doakan Menkumham Tegak Lurus Tangani Masalah, Termasuk Demokrat

Ia menuturkan, kubu kontra-AHY telah mendaftarkan kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) ke Kemenkumham, diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar.

"Sama seperti yang pertama, Pak AHY dan Pak Benny datang diterima Dirjen AHU. Tentunya kalau saya yang menerima KLB nanti pasti ada insinuasi lagi, tetap diterima oleh Pak Dirjen," ujar Yasonna.

Seperti diketahui, AHY bersama jajaran Demokrat sebelumnya telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kemenkumham untuk membuktikan KLB yang digelar kubu kontra-AHY tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Yasonna melanjutkan, dokumen-dokumen yang telah diterima akan dipelajari secara baik dan seksama untuk menghasilkan keputusan yang diambil secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Digugat Jhoni Allen, Demokrat AHY Sebut Pemecatan Sesuai AD/ART

Ia mengatakan, jika ternyata KLB yang digelar di Deli Serdang benar tidak sesuai hukum dan AD/ART Partai Demokrat, maka akan dinyatakan tidak sah, begitu pula sebaliknya.

"Kalau sesuai pula bagaimanalah aku mengambil keputusannya lagi, tapi yakin dan percaya saja Pak Benny, apalagi sudah didokaan tadi, ya aman lah," kata dia.

Seperti diketahui, KLB yang digelar kubu kontra-AHY menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Sementara, kubu AHY menuding penyelenggaraan KLB itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan Kemenkumham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com