Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup Rakernas PKS, Syaikhu Sampaikan Lima Visi Kepemimpinan Nasional

Kompas.com - 18/03/2021, 13:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan lima visi kepemimpinan nasional dalam pidato politik pada penutupan Rapat Kerja Nasional PKS, Kamis (18/3/2021).

Syaikhu mengatakan, lima visi itu merupakan warisan para pendiri bangsa dalam Pancasila yang patut dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, kita harus menjadikan visi kepemimpinan nasional ini sebagai moral compass dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melilit bangsa ini," kata Syaikhu dalam pidatonya, Kamis.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PKS: Demokrasi Semakin Mundur

Syaikhu menyampaikan, visi pertama yakni visi ketuhanan. Bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.

Oleh karena itu, jika ada kebijakan yang memarginalkan atau menghilangkan peran agama, kata dia, itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan.

Visi kedua yakni visi kemanusiaan yang artinya negara wajib memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, serta melindungi hak-hak asasi manusia di atas kepentingan ekonomi.

"Pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibandingkan memacu pertumbuhan ekonomi," ujar Syaikhu.

Baca juga: F-PKS Layangkan Surat Minta Penjualan Saham Perusahan Bir Dibahas DPRD DKI

Visi ketiga adalah visi kebangsaan, yakni kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan malah memecah belah apalagi mengadu domba.

Menurut Syaikhu, pemimpin yang memiliki visi kebangsaan akan menjadikan Pancasila untuk menyatukan seluruh komponen bangsa.

"Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta visi kebangsaan, Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan," kata dia.

Selain itu, Syaikhu menyebut Indonesia butuh pemimpin yang dapat membawa perasaan yang sama yaitu satu rasa, satu nasib, dan satu penanggungan.

Visi keempat yakni visi kerakyatan yang artinya Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh pendiri bangsa yang mewariskan konsep demokrasi permusyawaratan dan perwakilan.

Baca juga: Presiden PKS Ahmad Syaikhu Akan Sampaikan Sikap Politik Saat Puncak Rakernas

Terkait ini, Syaikhu menyebut wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Adapun visi kelima yakni visi keadilan. Syaikhu mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Menurut dia, visi keadilan itu juga termanifestasi dalam berbagai bidang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com