Pemerintah Tak Bisa Campur Tangan, Menpora Dorong PBSI Komunikasi dengan BWF

Kompas.com - 18/03/2021, 12:34 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali saat membuka gelaran Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Grand Design Keolahragaan Nasional di Hotel JW Marriot, Surabaya, Sabtu (09/01/2020) malam. KOMPAS.com/Suci RahayuMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali saat membuka gelaran Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Grand Design Keolahragaan Nasional di Hotel JW Marriot, Surabaya, Sabtu (09/01/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memerintahkan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) berkomunikasi dengan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) usai Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England 2021.

Komunikasi ini dilakukan untuk mempertanyakan keputusan BWF yang memaksa tim Indonesia mundur.

"Saya mendorong supaya PBSI mempertanyakan itu baik kepada federasi internasional maupun federasi asia. Apalagi tadi kan informasinya bahwa ketua atau presiden BWF Asia adalah Mas Anton Subowo, harusnya beliau ikut mengklarifikasi ini," ujar Amali dalam konferensi pers yang dikutip dari Kompas TV, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Ketum PBSI: Betapa Anehnya Kita yang Sudah Divaksin, Tak Boleh Bertanding

Amali menegaskan, untuk meluruskan permasalahan ini hanya bisa dilakukan oleh federasi ke federasi.

Artinya, komunikasi bisa dilakukan antara PBSI dan BWF selaku penyelenggara All England 2021.

Sebaliknya, kata Amali, pemerintah tidak bisa campur tangan banyak dalam permasalahan ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, ia mengkhawatirkan hal ini akan dianggap sebagai bentuk intervensi dari pemerintah.

"Yang bisa berkomunikasi tentu federasi bukan kita, kalau pemerintah tentu itu tidak jalurnya dan bisa dianggap ikutan atau intervensi," tegas dia.

Baca juga: Langkah PBSI Ketika Tim Indonesia Dipaksa Mundur dari All England

Kendati demikian, Amali menegaskan pemerintah tidak lepas tangan begitu saja.

Pihaknya tetap bertanggung jawab terhadap nasib tim Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nasional
Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Nasional
Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Nasional
UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Nasional
UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

Nasional
Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Nasional
UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

Nasional
Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X