Tutup Rakernas PKS, Syaikhu Sampaikan Lima Visi Kepemimpinan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan lima visi kepemimpinan nasional dalam pidato politik pada penutupan Rapat Kerja Nasional PKS, Kamis (18/3/2021).

Syaikhu mengatakan, lima visi itu merupakan warisan para pendiri bangsa dalam Pancasila yang patut dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, kita harus menjadikan visi kepemimpinan nasional ini sebagai moral compass dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang melilit bangsa ini," kata Syaikhu dalam pidatonya, Kamis.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PKS: Demokrasi Semakin Mundur

Syaikhu menyampaikan, visi pertama yakni visi ketuhanan. Bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.

Oleh karena itu, jika ada kebijakan yang memarginalkan atau menghilangkan peran agama, kata dia, itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan.

Visi kedua yakni visi kemanusiaan yang artinya negara wajib memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, serta melindungi hak-hak asasi manusia di atas kepentingan ekonomi.

"Pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibandingkan memacu pertumbuhan ekonomi," ujar Syaikhu.

Baca juga: F-PKS Layangkan Surat Minta Penjualan Saham Perusahan Bir Dibahas DPRD DKI

Visi ketiga adalah visi kebangsaan, yakni kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan malah memecah belah apalagi mengadu domba.

Menurut Syaikhu, pemimpin yang memiliki visi kebangsaan akan menjadikan Pancasila untuk menyatukan seluruh komponen bangsa.

"Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta visi kebangsaan, Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan," kata dia.

Selain itu, Syaikhu menyebut Indonesia butuh pemimpin yang dapat membawa perasaan yang sama yaitu satu rasa, satu nasib, dan satu penanggungan.

Visi keempat yakni visi kerakyatan yang artinya Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh pendiri bangsa yang mewariskan konsep demokrasi permusyawaratan dan perwakilan.

Baca juga: Presiden PKS Ahmad Syaikhu Akan Sampaikan Sikap Politik Saat Puncak Rakernas

Terkait ini, Syaikhu menyebut wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Adapun visi kelima yakni visi keadilan. Syaikhu mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Menurut dia, visi keadilan itu juga termanifestasi dalam berbagai bidang.

Di bidang ekonomi misalnya, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam penguasaan aset dan distribusi pendapatan ekonomi nasional.

Sementara itu, di bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial.

Di bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih serta menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik dan ekonomi.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg Sebut RUU PKS Mendesak untuk Disahkan

Syaikhu menegaskan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus yang tidak perlu diperdebatkan.

"Tugas kita saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima visi kepemimpinan yang bersumber dari Pancasila merupakan panduan bagi kita semuanya," kata Syaikhu.