Kompas.com - 04/03/2021, 15:15 WIB
Terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (13/11/2020). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoTerdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (13/11/2020). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra berharap dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice atas namanya dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Adapun sidang pembacaan tuntutan dijadwalkan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Kamis (4/3/2021).

"Saya berharap dituntut bebas, karena saya ini kan ditipu sama mereka, ditipu sama Pinangki, Andi Irfan Jaya, jadi seharusnya jaksa penuntut bebaskan saya," kata Djoko Tjandra di pengadilan, dikutip dari Antara.

Pinangki yang dimaksud adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Djoko Tjandra, Pinangki, serta Andi Irfan Jaya terseret dalam kasus fatwa MA.

Djoko Tjandra menuturkan, orang-orang tersebut yang menyambangi dirinya ke Malaysia dan mengajukan serangkaian konsep.

Baca juga: Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus tersebut, Pinangki, Andi Irfan, serta advokat Anita Kolopaking disebut membuat proposal action plan yang berisi 10 langkah untuk mendapatkan fatwa MA hingga Djoko Tjandra pulang ke Tanah Air.

Di dalam action plan, ada pula tercantum nama Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dengan inisial BR dan mantan Ketua MA, Hatta Ali (HA).

Narapidana dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut pun merasa santai jelang pembacaan putusannya tersebut.

Djoko Tjandra bahkan merasa apa yang dilakukannya tidak merugikan negara.

"Santai saja, ini tidak ada suatu perbuatan yang merugikan negara, ini cuma urusan kecil, bukan suatu perbuatan jahat. Orang dateng ke Malaysia buat jualan ke luar negeri, secara undang-undang kejadiannya di luar negeri dan mestinya tidak ada hubungan di dalam negeri," ujar Djoko Tjandra.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.