Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Mallarangeng Sebut Adu Domba AHY dengan Ibas Merupakan Pengalihan Isu

Kompas.com - 03/03/2021, 15:33 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut, upaya adu domba antara ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) merupakan pengalihan isu.

Menurut Andi, upaya itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat mengenai siapa sebenarnya di balik gerakan pengambilalihan atau kudeta internal partai.

"Itu mengalihkan perhatian seakan akan mengadu domba adik (Ibas) dan kakak (AHY). Itu mengalihkan perhatian pada (siapa) pihak luar yang mau mengambil alih itu," ujar Andi dalam diskusi virtual bertajuk Faksionalisasi Partai Politik Menjelang Tahun Politik 2024, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Andi mengatakan, Ibas sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sudah menyatakan mendukung kepemimpinan AHY.

"Mas Ibas kan sudah membantah, dan mengatakan loyal pada AHY," tegas Andi.

Andi juga menampik anggapan bahwa dugaan kudeta di Partai Demokrat hanya isu yang dilemparkan untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat.

Ia menyebut upaya kudeta itu memang terjadi. Sikap Partai Demokrat membuka isu tersebut agar publik menilai sendiri mengenai apa yang terjadi di internal partai.

"Kalau sekarang Demokrat dapat simpati publik ya kita bersyukur. Tapi kita tidak mendesain, kalau bisa ya lebih baik tidak ada masalah ini," kata dia.

Baca juga: Kudeta Partai Demokrat, Ibas: Jangan Diadu-adu antara Saya dan Mas AHY

Nama Ibas sempat disebut oleh salah satu kader sayap Partai Demokrat yang mendukung adanya kongres luar biasa (KLB), yakni Kader Muda Demokrat (KMD).

Dalam konferensi pers Kamis (25/2/2021), organisasi sayap ini mengusulkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dan Ibas sebagai Sekretaris Jenderal pada KLB yang rencananya dilaksanakan pada Maret ini.

Pada hari yang sama, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta agar jangan ada pihak yang mengadu AHY dan Ibas.

"Jangan mengadu domba antara Mas AHY dan Mas Ibas. Hubungan mereka sangat-sangat baik selama ini, dan sangat solid dalam membangun Partai Demokrat. Sangat jahat sekali mencoba memfitnah dan membuat hoaks," tegas Herzaky.

Baca juga: Hadapi Isu Gerakan Kudeta di Demokrat, SBY Turun Gunung

Adapun upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh AHY dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa. Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.

Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com