Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Isu Gerakan Kudeta di Demokrat, SBY "Turun Gunung"

Kompas.com - 24/02/2021, 21:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku harus "turun gunung" untuk menghadapi isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

SBY mengatakan, meski sudah tidak lagi aktif dalam kegiatan harian partai, namun ia merasa harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta tersebut.

Baca juga: SBY Yakin Keterlibatan Moeldoko dalam Kudeta di Luar Pengetahuan Jokowi

"Menghadapi gerakan ini, sebagai ketua majelis tinggi partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

"Meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

SBY menegaskan akan berjuang bersama pimpinan partai dan seluruh kader untuk menggagalkan upaya kudeta.

Ia mengatakan, kader Demokrat tidak boleh gentar meski para pelaku gerakan kudeta memiliki kekuatan politik dan uang.

Baca juga: SBY: Bagi yang Ingin Merebut dan Membeli, Partai Demokrat Not For Sale

SBY menuturkan, meski gerakan kudeta itu sudah dibongkar ke publik, ia mengaku mendapat informasi bahwa para pelaku masih bergerak di lapangan secara sembunyi-sembunyi.

Ia meyebut, para pelaku gerakan tidak lagi menyasar para ketua DPD dan DPC, tetapi siapa pun yang mau diiming-imingi imbalan dan janji-janji yang menggiurkan.

"Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan, mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai EO (event organizer), hadapi dengan sikap yang tegas. Usir orang-orang itu," ujar SBY.

Namun, SBY mengingatkan, perlawanan itu harus dilakukan secara patut, tanpa melakukan kekerasan atau main hakim sendiri.

"Banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan partai tanpa melawan hukum yang berlaku. Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya," kata dia.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.

Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com