Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia sangat prihatin melihat meningkatnya kekerasan di Myanmar yang memakan banyak korban.

Situasi di Myanmar, kata Retno, sangat mengkhawatirkan karena korban terus berjatuhan, baik yang kehilangan nyawa maupun luka-luka, akibat masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil.

Hal tersebut disampaikan Retno dalam pertemuan informal para menteri luar negeri negara-negara ASEAN secara virtual, Selasa (2/3/2021).

"Situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi. Jika tidak diselesaikan dengan baik maka dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan," kata Retno dalam konferensi pers virtual, Selasa sore.

Baca juga: Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia Diharapkan Membantu Mengatasi Krisis Politik Sahabat Lama

Indonesia berharap seluruh negara ASEAN memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam Piagam ASEAN untuk dapat membantu Myanmar.

Ia mengatakan, tugas negara anggota ASEAN adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai tertera dalam piagam tersebut.

Nilai dan prinsip-prinsip yang tercantum itu, kata dia, merupakan fondasi, dasar, platform yang diperlukan ASEAN untuk dapat membangun komunikasi.

"Saya juga menyampaikan bahwa semua negara ASEAN diharapkan paham hak dan kewajibannya yang jelas disebutkan dalam Piagam ASEAN," lanjut Retno.

"Jika ASEAN gagal untuk menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia khawatir ASEAN tidak akan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada rakyatnya yang berarti cita-cita membangun komunitas ASEAN juga akan terganggu," tutur dia.

Baca juga: Junta Tembak Mati Demonstran Myanmar meski Berdemo Secara Damai

Retno mengatakan, terkait masalah di Myanmar tersebut, Indonesia juga telah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan menteri luar negeri dari negara di luar ASEAN.

Antara lain Amerika Serikat, China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Selandia Baru.

Termasuk komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan dilakukan secara lebih reguler.

Adapun saat ini situasi dan kondisi di Myanmar cukup mengkhwatirkan pasca terjadi kudeta pemerintahan negara tersebut oleh pihak militer.