Kompas.com - 01/03/2021, 17:15 WIB
Ilustrasi Vaksin Covid-19 ShutterstockIlustrasi Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi jalur mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong.

Vaksinasi gotong royong diikuti dan dibebankan kepada perusahaan. Vaksin diberikan gratis ke semua pekerja atau karyawan, keluarga, dan individu lain terkait.

Baca juga: Polemik Vaksinasi Gotong Royong

Lantas, kenapa program vaksinasi secara mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong?

 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi gotong royong merupakan semangat kebersamaan untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

"Karena gotong royong bersama mengendalikan pandemi Covid-19, jadi membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperbanyak yang divaksinasi sehingga kekebalan lebih cepat terjadi," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nadia membantah vaksinasi gotong royong dapat menciptakan ketidakadilan.

Sebab, kata dia, vaksinasi gotong royong akan menyasar masyarakat umum setelah kelompok prioritas selesai menerima vaksin.

"Yang tahap prioritas kan sudah kita lakukan sampai bulai April, Mei ini, dan kita mulai ke masyarakat umum yang artinya sama dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong Akan Dilaksanakan, Ini Tanggapan Epidemiolog

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, pendataan jumlah peserta vaksinasi gotong royong ini dilakukan dengan sistem informasi satu data, berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).

Dengan demikian, kesamaan data peserta antara vaksinasi gotong royong dan vaksinasi oleh pemerintah dapat dihindari.

"Ini pasti tidak akan double karena nomor NIK-nya ada satu," kata Nadia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X