Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/03/2021, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (UI) Retnosari Andradjati menilai, keamanan vaksin Covid-19 harus dievaluasi. Sebab, vaksin Covid-19 merupakan vaksin baru.

"Keamanan vaksin baru seperti vaksin Covid-19 ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut guna meminimalisasi efek samping atau reaksi yang dirasakan pasien," ujar Retno, saat Kuliah Perdana Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 FF UI, dikutip dari siaran pers UI, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Retno mengatakan, setiap vaksin baru harus melalui evaluasi keamanan vaksin agar dapat mengetahui reaksi produk vaksin serupa (vaccine product-related reactions) dan reaksi terkait cacat kualitas vaksin (vaccine quality defect-related reactions).

Bahkan, kata dia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan untuk melakukan pemantauan pasca-otorisasi.

Pemantauan tersebut berupa pengawasan dan pemantauan keselamatan (safety surveillance and monitoring).

Baca juga: BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Ia mengatakan, pengawasan dan pemantauan meliputi reaksi serius, anaphylaxis dan reaksi alergi serius lainnya (Bell’s palsy).

Kemudian, kasus sindrom inflamasi multisistem setelah vaksinasi dan kasus Covid-19 setelah vaksinasi yang mengakibatkan hospitalisasi atau kematian.

“Peran vaccine safety surveillance selama pengenalan vaksin Covid-19 adalah untuk memfasilitasi deteksi dini, investigasi dan analisis kejadian merugikan pasca-imunisasi dan kejadian merugikan kepentingan khusus untuk memastikan respons yang tepat dan cepat,” kata Retno.

Baca juga: Kemenkes Sebut Jadwal Jadi Masalah Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Lansia

Retno mengatakan, vaksinasi secara umum dapat menimbukan reaksi hipersensitivitas atau reaksi imun yang dipicu oleh antigen atau alergen.

Antara lain reaksi alergi dan syok anafilaksis, mengaktifkan komplemen yang dapat merusak sel dan memicu trombositopenia, anemia hemolitik otoimun, dan neutropenia otoimun.

Adapun pemerintah sudah memulai vaksinasi Covid-19 sejak 13 Januari 2021 secara bertahap di 34 provinsi.

Vaksin tersebut diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan petugas publik, serta kelompok dalam keadaan tertentu seperti lansia.

Baca juga: Keadilan dan Keamanan Vaksin untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, vaksin Covid-19 sejauh ini belum memberikan efek samping kepada para penerimanya.

Pemerintah telah memberikan vaksinasi terhadap lebih dari 1 juta orang.

"Kami sudah melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta vaksinator, vaksinasi, dan belum ada efek samping dari vaksin tersebut," kata Dante.

"Kami akan melakukan percepatan vaskinasi sehingga 70 persen dari total penduduk kita 181,6 juta akan tervaksinasi dalam kurun waktu 12 bulan seperti yang ditargetkan," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Nasional
Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Nasional
Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Nasional
Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Nasional
Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Nasional
Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Nasional
Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus 'Obstruction of Justice'

Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Nasional
Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.