Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Kompas.com - 27/02/2021, 09:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara terbuka dan di ruangan terbuka.

Ia mengatakan, DPR sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan.

"Tidak ada yang ditutup-tutupi, wong itu juga vaksinasinya di daerah terbuka kok untuk menjaga protokol kesehatan. Kami mendapatkan jatah dari Kemenkes, DPR, dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR. Alokasi itu dari Kemenkes," kata Dasco saat diwawancara dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Awalnya DPR mendapatkan surat dari Kemenkes soal jadwal pemberian vaksinasi Covid-19.

Namun, Dasco mengatakan DPR tetap mengikuti pelaksanaan vaksinasi yang sudah ditentukan meski saat ini sedang masa reses.

"Oleh karena sedang reses, kesekjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada para anggotanya. Jadi tidak benar bahwa vaksinasi ini seolah-olah tertutup. Tidak ada yang ditutup-tutupi," papar dia.

Fraksi PPP pertanyakan kebijakan vaksinasi anggota keluarga DPR

Protes kebijakan anggota keluarga DPR ikut divaksinasi justru datang dari dalam tubuh DPR itu sendiri.

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta Sekretariat Jenderal DPR menjelaskan kebijakan vaksinasi di lingkungan DPR yang memberikan jatah vaksinasi bagi keluarga anggota DPR.

Baidowi mengungkapkan, keluarganya sendiri tidak mengikuti vaksinasi yang digelar di DPR karena bukan masuk kategori yang harus segera divaksinasi.

"Keluarga saya tidak masuk kategori yang harus segera divaksin. Sebaiknya memang kesekjenan menjelaskan secara terbuka," kata Baidowi saat dihubungi, Jumat.

Baca juga: Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Ia sendiri mengaku tidak mengikuti vaksinasi karena termasuk penyintas Covid-19. Ia memilih mengutamakan orang-orang yang lebih membutuhkan untuk divaksinasi sesegera mungkin.

Dia menambahkan, anggota Fraksi PPP juga tak mengikuti vaksinasi di DPR karena mereka sedang berada di daerah pemilihan di tengah masa reses.

Kritik Formappi

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik keikutsertaan keluarga anggota DPR dalam vaksinasi Covid-19 di lingkungan DPR.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, hal tersebut menunjukkan eksklusivitas anggota DPR, yakni dapat memperoleh vaksinasi terlebih dahulu.

"Keikutsertaan anggota keluarga DPR juga memperlihatkan eksklusivitas anggota DPR yang tampak selalu ingin terlihat beda dari yang lain," ujar Lucius saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com